Denpasar, Bali Tribune
Politisi PDIP asal Ungasan, Wayan Disel Astawa, akhirnya buka-bukaan tentang pihak-pihak yang telah mengusulkan pemecatan atas dirinya. Menurut dia, sesungguhnya ia telah dizolimi oknum-oknum tertentu di PDIP, yang disebutnya adalah eks kader Partai Golkar.
“Saya merasa telah dizolimi oleh oknum-oknum tertentu di PDIP, yang nyata-nyata eks kader Partai Golkar,” ujar Disel saat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (12/4).
Disinggung siapa-siapa oknum eks kader Partai Golkar dimaksud, Disel Astawa mengatakan, mereka adalah pihak-pihak yang telah mengusulkan pemecatan atas dirinya. Mereka tak lain adalah Ketua DPC PDIP Badung Giri Prasta dan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster.
“Ketua DPC dan Ketua DPD itu adalah oknum eks Golkar. Dibandingkan dengan saya dan orangtua saya, mereka tidak ada apa-apanya,” tegas Disel Astawa, yang juga anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali.
Ia bahkan secara khusus menyodok kapasitas Koster yang saat ini menahkodai PDIP di Bali. Ia berpandangan, jika dibandingkan dengan dirinya, maka Koster masih sangat jauh di belakang.
“Apa sih yang sudah dia korbankan untuk PDIP? Pak Koster baru masuk 2004 kok. Dan dia sebaga Ketua DPD, apakah sudah sesuai AD/ART? Sebab sesuai AD/ART, dia harus abdikan diri sebagai Ketua Ranting, Ketua PAC, atau minimal dua tahun mengabdikan diri Ketua DPC, baru bisa jadi Ketua DPD. Tetapi ini kan tidak,” bebernya.
Disel Astawa menegaskan, apa yang dilakukan oleh para eks kader Partai Golkar tersebut, sesungguhnya adalah bentuk tindakan yang sewenang-wenang terhadap dirinya. Ia bahkan menuding, ada semacam kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam rekayasa politik untuk memecat dirinya dari PDIP serta menarik keanggotaannya dari DPRD Provinsi Bali.
Ia menambahkan, alasan pemecatan dirinya adalah melakukan pembangkangan pada Pilkada serentak 2015 serta adanya pelanggaran kode etik dan disiplin partai serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Padahal sesungguhnya jika merujuk Pakta Integritas yang disodorkan oleh DPD PDIP Provinsi Bali, demikian Disel Astawa, dirinya tak layak mendapatkan sanksi pemecatan dan bahkan PAW dari dewan.
“Sesuai Pakta Integritas, yang kalah di TPS, yang kalah di desa, yang kalah di Dapil, akan diberikan sanksi. Sementara saya, di TPS menang, di desa menang, di kecamatan menang, di Dapil menang. Lalu di mana letak saya membelot? Di mana letak saya membangkang sehingga harus dipecat?” berang Disel Astawa.
Dari berbagai kondisi ini, Disel Astawa memastikan bahwa apa yang sedang menimpanya memang sudah diskenariokan secara rapi. “Ini dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, masif. Itu sebabnya saya merasa dizolimi oleh oknum-oknum yang menggerakkan partai, yang eks Golkar,” ucapnya.
Ia lalu membandingkan capaian beberapa kader, yang sepatutnya mendapat sanksi partai, namun tidak mendapatkannya. “Nyata-nyata Pak Sandra di Kerobokan, kalah di TPS dan desa, sama sekali tidak mendapat teguran dan sanksi sesuai Pakta Integritas. Pak Satria di Mengwi, juga sama. Apakah itu yang dipercaya, orang-orang yang mengekor kegiatan dan nyata-nyata kalah? Sementara saya, malah dipecat,” pungkasnya.
