Diposting : 9 February 2018 01:45
I Made Darna - Bali Tribune
BALI TRIBUNE - BESARNYA bantuan hibah yang digelontor Pemkab Badung menjadi atensi khusus para aparat penegak hukum, terutama dari Kejaksaan, Polri, ORI hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nah, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan baik secara administrasi maupun penggunaan, pada tahun 2019 penyaluran bantuan hibah Bupati Badung menggunakan sistem e-hibah.
Penyaluran hibah berbasis IT ini, saat ini sedang dalam tahap perencanaan. Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa berharap dengan penerapan e-Hibah nanti permasalah serta temuan-temuan dapat diminimalisir.
Sejauh ini, diakui penyaluran hibah di Kabupaten Badung sangat mendapat atensi dari para aparat penegak hukum.
“Persoalan hibah ini sedang diatensi oleh aparat penegak hukum termasuk KPK,” ujarnya belum lama ini.
Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun kesalahan administrasi, pihaknya terpaksa meminta para pemohon hibah untuk melakukan harmonisasi terhadap hibah-hibah yang masuk di induk tahun 2018.
“Bagi hibah yang masuk tahun 2018 induk kita minta dilakukan harmonisasi dan penyesuaian, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan. Prinsip by name by addres itu harus. Dan, untuk 2019 kita sudah mengarah ke e-Hibah. Sehingga lebih aman dan nyaman untuk kita semua,” kata Adi Arnawa.
Kedepan, Mantan Kadispenda Badung ini berharap dengan penerapan e-Hibah proses pengajuan hibah oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat bisa menjadi lebih tertib dan tidak boleh ada tawar menawar.
“Kalau sudah e-Hibah, maka sistemnya tidak main-main, tidak boleh ada tawar menawar lagi. waktu, persyaratan termasuk mungkin kalau ada kelompok masyarakat yang sudah dua kali berturut-turut secara otomatis sistemnya akan menolak,” tukasnya.
