Bali Tribune, Sabtu 21 Juli 2018
Diposting : 3 February 2018 16:00
Made Ari Wirasdipta - Bali Tribune
kualitas
Keterangan Gambar: 
Nyoman Parta saat pimpin rapat kerja terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta program pendidikan gratis di Provinsi Bali.

BALI TRIBUNE - Komisi IV DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta program pendidikan gratis di Provinsi Bali, Jumat (2/2). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani.

Rapat tersebut dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Kepala UPT Dinas Pendidikan se - Bali, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Kepala SMA/ SMK Negeri se - Bali serta Kepala SMA/SMK Swasta se - Bali. Rapat kerja berlangsung di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali.

Rata-rata para kepala sekolah yang hadir dalam rapat kerja tersebut, membahas secara umum komponen biaya, biaya operasional sekolah, biaya perbaikan mutu, hingga biaya lomba lomba. Beberapa di antaranya juga membahas biaya lain sesuai dengan jurusan sekolah hingga biaya personal siswa.

Terhadap berbagai hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta tidak ingin mengajak para guru untuk kembali ke era 'Guru Oemar Bakrie'. Meski demikian, para guru diingatkan bahwa menjadi guru bukanlah sebuah pengorbanan namun sebuah kehormatan.

"Kami tidak hendak mengajak kembali para guru ke masa Umar Bakrie. Namun kami ingin mengingatkan bahwa menjadi guru bukanlah pengorbanan. Menjadi guru adalah kehormatan. Ibu dan bapak memilih jalan terhormat," kata Parta, di hadapan sekitar 354  Kepala SMA/ SMK Negeri dan Swasta se-Bali yang hadir dalam rapat kerja tersebut.

"Ibu dan bapak memilih hadir bersama anak - anak kita, pemilik masa depan. Memilih hadir menyiapkan masa depan yang lebih cemerlang. Kami menggarisbawahi persiapan masa depan Bali, masa depan bangsa  Indonesia dititip pada bapak dan ibu guru sekalian," imbuhnya.

Terkait usulan para kepala sekolah mengenai format pendidikan gratis dan kebutuhan guru di Bali, Parta mengatakan, usulan tersebut akan dibahas kembali. Apalagi, para kepala sekolah menginginkan biaya gratis per siswa negeri/ swasta, dan harus dibiayai pemerintah sebesar Rp7,2 juta per siswa.

"Ini baru usulan 354 Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta yang hadir. Selama ini baru tercover Rp 2,9 juta, sehingga masih kekurangan Rp 4,3 juta per siswa," urai politikus PDIP asal Gianyar ini.