Diposting : 21 April 2017 19:34
Ketut Sugiana - Bali Tribune
DPRD
DIALOG - DPRD Pacitan menggelar dialog dengan DPRD Klungkung.

BALI TRIBUNE - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur,  Kamis  (20/4), melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Klungkung. Kedatangan rombongan Banggar DPRD Pacitan sebanyak 25 orang ini diterima Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru bersama anggota DPRD, AA Sayang Suparta dan Wayan Mastra.

Banyak hal yang ditanya rombongan Banggar DPRD Pacitan yang langsung dipimpin Ketua DPRD Pacitan, Ronny Wahyono tersebut. Diantaranya soal perbandingan standar biaya, termasuk optimalisasi dan peran Banggar dalam perencanaan serta penyusunan anggaran sekretariat DPRD. Disamping itu Ketua DPRD, Ronny Wahyono juga sempat menjelaskan profil dari Kabupetan Pacitan. Dia mengatakan kalau jumlah anggota DPRD  Pacitan sebanyak 40 orang  yang terbagi dalam empat komisi dan lima fraksi.

Rony Wahyono sempat juga menanyakan soal anggaran perjalanan dinas dan reses yang dilakukan anggota DPRD Klungkung. Terutama terkait ada tidaknya DPRD Klungkung memberikan dana untuk para peserta reses yang hadir. Karena selama ini DPRD Pacitan dikatakan belum bosa mewujudkan hal itu karena belum memiliki Perbu seperti daerah yang lain.

Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru mengatakan kalau kondisi Pacitan tidak jauh beda dengan Klungkung. Yang membedakan hanya ada gunung dan goa. Klungkung dikatakan Wayan Baru memiliki goa peninggalan sejarah bernama Goa Jepang di wilayah Banjarangkan. Sedangkan untuk anggaran, pihaknya di Legeslatif yang mengajukannya.

Hal senada dikatakan anggota DPRD, Mastra maupun AA Sayang. Mereka mengatakan untuk persoalan anggaran dikaji dulu di internal sebelum dibahas dengan eksekutif.  Malah menurut AA Sayang, pihak eksekutif dinilai piawai mengelola anggaran. Tak jarang Silpa disembunyikan. Dan ini menurut AA Sayang harus dikontrol. “Untuk uang saku perjalanan dinas kita juga memakai perbandingan dengan kabupaten lain. Tapi tidak mengikuti Badung yang PAD besar. Dan perjalanan dinas kita juga harus pertanggungjawabkan secara yuridis maupun non yuridis (masyarakat). Dan untuk hasilnya usai kunker kita rapat kerja dengan eksekutif,” kata AA Sayang.

Wayan Baru mengatakan kalau anggaran untuk reses DPRD Klungkung diplot Rp 5 juta per orang dengan menghadirkan warga maksimal 100 orang dan minimal 75 orang. Anggaran reses tersebut digunakan untuk biaya sewa gedung, konsumsi, sound system dan terok. “Semua ini sudah diatur di Perbup. Kalau untuk uang saku pimpinan dapat Rp 750 ribu per hari. Sedangkan anggota Rp 600 ribu perhari. Tapi di daratan tidak dapat uang transport,” ujar Baru.