BALI TRIBUNE - Dalam rangka menindaklanjuti kajian dampak kependudukan dan juga penggalangan kesepakatan dengan stakeholder dan mitra kerja untuk perumusan model solusi strategis, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Selasa (24/10) mengadakan kegiatan Perumusan dan Penetapan Modul Solusi Strategis di Hotel Grand Inna, Denpasar.
Kegiatan ini untuk merumuskan dan menetapkan model solusi strategis yang berkaitan dengan masalah kependudukan di Bali. Laju pertumbuhan penduduk di provinsi Bali pada periode 2000-2010 berdasarkan Sensus Penduduk mencapai 2,15 persen.
“Ini merupakan LPP tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan Sensus Penduduk. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah ditentukan oleh beberapa komponen kependudukan, seperti kelahiran, kematian dan migrasi penduduk,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Ida Bagus Wirama, S.H., M.Kes, saat membuka kegiatan.
Wirama menyampaikan pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkat akan memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif.
“Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas tentu akan menjadi berkah dan menjadi modal dasar pembangunan. Namun jumlah penduduk besar, tetapi tidak berkualitas justru akan menjadi beban pembangunan,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk mengatasi dan mengendalikan dampak kependudukan yang akan terjadi di kemudian hari adalah dengan melakukan analisis kependudukan. Analisis ini menilai hubungan timbal balik dan mekanisme hubungan antara masalah kependudukan dan berbagai aspek pembangunan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Hasil kajian ini hendaknya dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan rintisan model solusi strategis dampak kependudukan dan berdasarkan kajian tersebut, diharapkan dapat dirimuskan dan ditetapkan model solusi strategis sehingga dapat mewujudkan rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan,” tambahnya.
Direktur analisa dampak kependudukan, Hitima Wardhani, yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa untuk masalah kependudukan di provinsi Bali, Laju Pertambahan penduduk dan angka kesertaan ber-KB sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Tetapi masalah kependudukan yang lain masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu masalah kemiskinan di wilayah perkotaan.
“Harapannya melalui pertemuan ini, kajian-kajian tentang kemiskinan dapat ditindaklanjuti dengan suatu rencana aksi yang lebih operasional di lapangan sehingga bisa menjadi suatu model yang strategis yang dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah perkotaan,” ujarnya.
