BALI TRIBUNE - Implementasi Sustanaible Development Goals di tahun 2030 nanti. Menjadi dibahasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama dengan 10 BPK dari negara-negara lainnya.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, seluruh lembaga pemeriksa keuangan dari 11 negara akan bertemu dalam Forum Diskusi Group selama 3 hari di Kuta Bali mulai tanggal 23 Agustus sampai 25 Agustus. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berdiskusi dan membagi pengalaman perkembangan terakhir dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pemeriksa keuangan sedunia sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing.
Pertemuan tersebut untuk keberlanjutan tujuan pembangunan sebagaimana diamanarkan oleh PBB bahwa pada tahun 2030 rakyat dari berbagai belahan dunia harus aman, damai, tidak miskin, menghirup udara yang bersih, tidak tercemar polusi dan sebagainya.
"Sebagaimana tujuan PBB, maka tahun 2030 adalah tahun pencapaian Sustainable Development Goals, dimana masyarakat tidak ada yang miskin lagi. Lembaga pemeriksa keuangan memilik peran penting untuk mengawasi berbagai program pembangunan untuk agar tujuan tersebut tercapai," ucapnya di Kuta Bali, Rabu (23/8).
Untuk itu asosiasi lembaga pemeriksa sedunia melakukan disksui grup mengenai pembangunan berkelanjutan. Dan 17 goals yang harus dicapai di tahun 2030 nanti, dan untuk itu peran lembaga pemeriksa sangat penting untuk menyukseskan hal ini.
Sementara Indonesia melalui Bappenas akan mempresesntasikan berbagai program yang sudah dilakukan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur. Ini sesuai rencana pemerintah dan akan disampaikan di pertemuan ini.
" Begitu pula peserta dari negara lainnya sesuai dengan working groupnya masing-masing. Semua negara sepakat semua, tetapi metodenya yang diterapkan secara berbeda-beda. Disinilah peran lembaga pemeriksa keuangan agar seluruh program pro rakyat itu bisa tercapai dan rakyat tidak miskin lagi. Beberapa Keppres juga sudah keluar untuk membuat rencana pembangunan berkelanjutan. Beberapa negara di Asia, Afrika juga sudah melakukan hal yang sama," imbuh Moermahadi.
Menurut Moermahadi, salah satu audit atau pemeriksaan keuangan, apakah pembangunan itu dijalankan atau tidak, apakah orang miskin semakin berkurang atau tidak, infrastruktur juga bertumbuh dari tahun ke tahun atau tidak.
" Semua asosiasi lembaga pemeriksa setuju untuk memeriksa berbagai program pembangunan. Dalam diskusi group tersebut, ada ketua kelompok kerja yang mempresentasikan dan diharapkan sekembalinya dari pertemuan ini bisa disampaikan ke negaranya masing-masing," pungkasnya.
