BALI TRIBUNE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna, Selasa (3/4) kemarin. Rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2018 ini mengandekan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi wakilnya I Nyoman Karyana.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta hadir langsung dalam rapat paripurna dan sekaligus membacakan sendiri jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi dimaksud terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Dana Bergulir, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Ranperda tentang Penamaan dan Lambang Rumah Sakit Umum Daerah, Ranperda tentang Badan Pemusyawaratan Desa, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, segenap Pimpinan Perangkat Daerah, serta para tenaga ahli Dewan maupun tenaga ahli fraksi.
Bupati Giri Prasta pasa kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Badung, karena telah melaksanakan amanat konstitusi dengan memberikan jawaban lewat Pemandangan Umum fraksi-fraksi. Dalam pemandangan umum fraksi, kata dia, keempat fraksi menyetujui semua substansi terhadap enam ranperda, karena memang sejak awal sudah dirancang bersama-sama mulai dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi dewan. Artinya fungsi legislati, budgeting dan controling sudah dilaksanakan dengan baik oleh dewan.
“Atas nama pemerintah daerah perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung, yang telah melakukan pembahasan secara maksimal atas enam ranperda tersebut,” ujar bupati.
Tak lupa, Bupati Giri Prasta juga menyampaikan terima kasih atas usulan satu Ranperda inisiatif Dewan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. “Saya ingin mengingatkan kita bersama bahwa apa yang kita kerjakan ini tidaklah dimaksudkan untuk mengejar jumlah penetapan produk hukum, melainkan benar-benar dilandasi oleh niat untuk memberikan kepastian hukum pada berbagai aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat serta tertib tata kelola pemerintahan,” tandasnya.
“Akhirnya perkenankan sekali lagi, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dewan atas kerjasama dan kebersamaan yang telah kita bangun selama ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan, tuntunan dan kekuatan sehingga kita bersama dapat mendarmabaktikan pengabdian kepada masyarakat menuju Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadihta,” imbuh Bupati Giri Prasta.
