Diposting : 7 April 2016 15:17
I Made Darna - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup Ketut Suiasa didampingi Sekda Kompyang Swandika dan Kepala Bappeda Wayan Suambara saat membuka rapat kerja SKPD di Puspem Badung, Rabu (6/4).

Mangupura, Bali Tribune

Guna mewujudkan performa kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dapat merespon kebutuhan masyarakat, seiring dengan ekspaktasi masyarakat akan kehadiran pemerintah dalam menyuguhkan kualitas pelayanan publik mendapat perhatian serius oleh Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Badung Giriasa.

Komitmen Pemkab Badung untuk menyuguhkan pelayanan publik yang semakin berkualitas kini kembali ditegaskan oleh Bupati Badung. “Guna menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, saya minta kepada segenap SKPD di Kabupaten Badung yang memberikan pelayanan publik mampu menyuguhkan layanan yang cepat, murah dan tepat,” tegas Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada acara rapat kerja (raker) kedua dengan tema: ‘Peningkatan Pelayanan Publik’, Rabu (6/4) di ruang Kriya Gosana Puspem Badung.

Raker SKPD lanjutan yang dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung Kompyang R Swandika dengan moderatornya Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara ini, dimaksudkan selain memaparkan program inovasi sekaligus dalam upaya mengetahui Daftar Informasi Masalah (DIM) yang ada di setiap SKPD terutama dalam bidang pelayanan publik, Pada Raker kedua ini terdapat 3 SKPD untuk melakukan paparan terkait dengan program inovasi dan terobosan yang dilakukan terutama yang dapat mengadopsi program prioritas dan unggulan Bupati dan Wakil Bupati Giriasa terutama terkait pelayanan publik. Adapun ketiga SKPD dimaksud diantaranya Kepala BPPT Made Sutama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nyoman Soka serta Camat Kuta Selatan I Wayan Wirya.

Bupati Giri Prasta mencermati dengan seksama paparan dari setiap SKPD, sekaligus memberikan penegasan bahwa pada dasarnya masyarakat menghendaki kualitas pelayanan publik yang cepat, murah dan tepat. Bupati juga meminta agar segala aktifitas pembangunan di Kabupaten Badung terdata dan terkendali dengan benar melalui mekanisme perizinan.

“Saya tegaskan agar segala aktifitas yang sudah berizin maupun yang belum berizin terdata dengan baik, sehingga bila masih terdapat daftar inventarisasi masalah dapat ditemukan solusi dengan melibatkan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor lintas SKPD teknis,” tegasnya.

Hal senada juga ditekankan oleh Bupati Giri Prasta terkait dengan inovasi pelayanan santunan kematian bupati kembali menekankan dibangun mekanisme layanan yang prosesnya bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

“Mari bangun sistem yang spiritnya dapat menbjadi indikator pemenuhan kepuasan masyarakat. layanan keuangan terhadap santunan kematian ini saya minta dilakukan secara ekstra cepat,” kata Bupati Giri Prasta, sembari menyatakan bahwa pihaknya ingin kedepan keluhan masyarakat dapat direspon secara cepat di berbagai bidang, sehingga kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD akan menjadi raport serta penilaian atas kinerja Kepala SKPD yang bersangkutan.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa mengungkapkan bahwa upaya menemukan daftar inventarisasi masalah disetiap satuan kerja perangkat daerah ini selanjutnya mesti dilakukan upaya sesuai dengan spirit kinerja Pemkab Badung yang responsif, adaftif dan solutif.

Hal ini dimaksudkan agar setiap SKPD teknis yang memberikan pelayanan publik mesti dapat menjawab keluhan masyarakat secara responsif, serta menyesuaikan dengan sistem dan operasional prosedur sehingga selalua ditemukan solusi terbaik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan daya saing daerah.

Di bagian lainnya Sekda Badung Kompyang R. Swandika juga menekankan pentingnya dibangun spirit dan etos kerja yang produktif, inovatif yang mampu melahirkan performa kinerja institusi yang berhasil memberikan pelayanan yang berkualitas, murah, cepat dan akurat.

Menurutnya kebijakan pelayanan publik semuanya mesti dapat diukur sesuai dengan SOP yang ada, bahkan bila perlu dapat diselesaikan secara lebih prima dengan durasi waktu yang lebih singkat dan cepat.

“Hal ini seiring dengan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia yang minta agar seluruh pelayanan perijinan dapat dipercepat secepat mungkin dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang sehat,” imbuhnya.