BALI TRIBUNE - Pemkab Badung akan membangun kereta gantung di Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Kereta gantung ini diharapkan bisa menjadi destinasi wisata baru untuk menggaet lebih banyak lagi wisatawan berkunjung ke ujung utara gumi keris Badung.
“Iya, kereta gantung ini untuk menambah destinasi wisata di Badung utara. Sehingga wisatawan lebih banyak lagi datang ke situ,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Badung, I Made Badra, Jumat (17/11).
Lokasi pembangunan kereta gantung ini adalah di kawasan Desa Pelaga. “Tempat yang dipilih adalah kawasan Badung utara, yakni Desa Pelaga. Tujuannya, dalam rangka pemerataan ‘kue’ pariwisata, antara Badung selatan dan utara,” katanya.
Kereta gantung ini, lanjut Badra diharapkan bisa menjadi destinasi baru di Badung utara. Kereta gantung ini menurut rencana akan meluncur perlahan dari dan ke Air Terjun Nungnung. Yakni dari Tukad Bangkung menuju Air Terjun Nungnung dan sebaliknya. “Ini akan menjadi ikon baru di sana. Untuk rute panjangnya sekitar 4 km, jadi kalau bolak balik 8 km, atau waktunya sekitar satu jam,” terangnya.
Dengan naik kereta gantung tersebut, imbuh mantan Kadis Peternakan ini, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam di bawahnya, termasuk atraksi pariwisata yang disiapkan nantinya. “Selain atraksi, destinasi tersebut juga akan didukung sejumlah wahana. Saat wisatawan turun dari kereta, mereka bisa menikmati wahana hiburan, kata Badra.
Mengenai pendanaan destinasi ini, pejabat asal Kuta ini mengaku masih menunggu hasil studi kelayakan alias feasibility study yang baru dilaksanakan tahun 2018 mendatang. “Untuk FS kami sudah anggarkan Rp 500 juta. Nanti untuk anggaran pembangunan kan tergantung FS itu,” jelasnya sembari menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan tersebut nantinya akan dikorelasikan dengan APBD Badung. “Biaya, akan dianggarkan di APBD. Tapi, jika tidak, kita akan mencari solusi lain,” ujarnya.
Namun yang terpenting, tambah Badra, saat ini pihaknya masih berjuang agar bisa mengubah zona tata ruang di wilayah yetsebut. Pihaknya bahkan sekarang tengah membahas perubahan zona tersebut dengan Kementerian PUPR di pusat.
“Saat ini kawasan tersebut masuk zona limitasi. Untuk bisa dibangun infrastruktur, harus ada perubahan zona tata ruang. Jadi nanti akan ada perubahan zona tata ruang disana,” pungkas Badra.
