Diposting : 6 September 2018 13:04
I Made Darna - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
Rombongan Komisi II DPRD Badung saat melakukan peninjauan proyek fisik yang didanai APBD Badung di wilayah Kuta Selatan, Selasa (4/9).
BALI TRIBUNE - Komisi II DPRD Badung, Selasa (4/9), meninjau sejumlah proyek fisik yang dibiayai APBD Badung tahun 2018 di wilayah Kuta Selatan.
 
Peninjauan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Karyana. Turut hadir Ketua Komisi II Luwir Wiana dan anggota Komisi II. Dari eksekutif nampak hadir Kabid Cipta Karya PUPR Badung I Gusti Ayu Ngurah Arinda Trisnawati, Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda I Wayan Surat Oka Negara, plt Lurah Benoa bersama LPM, Bendesa Adat Bualu dan Bendesa Adat Kampial.
 
 
Adapun proyek yang ditinjau meliputi, bangunan kantor Mapolsek Kutsel, bangunan kantor Desa Adat dan pecalang Desa Adat Bualu, Reservoar PDAM Tirta Mangutama di Jalan Dharma Wangsa, Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Desa Adat Kampial, Pura Penataran Desa Adat Bualu dan Kampial, serta pemasangan pipa induk PDAM di jalan Dharma Wangsa.
 
 
Wakil Ketua DPRD Badung, Nyoman Karyana menyebut peninjauan proyek pemerintah ini sebagai agenda rutin yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan dalam hal fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah. “Ini untuk memastikan saja bahwa  perkembangan ataupun kualitas dari proyek yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
 
 
Politisi Partai Golkar ini pun menilai dari hasil peninjauan lapangan, memang ada beberapa koreksi yang menjadi catatan anggota dewan. Yakni, utamanya berkaitan dengan kualitas. “Kami tetap menekankan masalah kualitas dan ketepatan waktu,” kata Nyoman Karyana.
 
 
Pihaknya sudah meminta kepada konsultan pelaksana masing-masing proyek agar memperhatikan apa yang menjadi catatan anggota dewan. “Tujuannya tiada lain adalah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana  dan berkualitas,” jelasnya.
 
 
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II, Luwir Wiana . “Iya, ini sudh jadwal (meninjau, red). Ini bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan dewan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Badung,” tegasnya.
 
 
Dari beberapa proyek yang dikunjungi, lanjut Luwir, memang ada beberapa proyek yang dinilai masih perlu dibenahi, terutama soal kualitas. Ia pun mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada pelaksana kegiatan. “Tapi, secara umum, kami sangat mengapresiasi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung,” kata Luwir.
 
 
Untuk menyikapi hasil peninjauan lapangan ini, politisi PDIP asal Kuta Selatan ini mengaku akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja bersama dengan pihak-pihak terkait.
 
 
“Tindak lanjut dari kegiatan ini, kami akan buat semacam rapat kerja. Kami akan panggil semua pihak terkait, mulai dari pemborongnya hingga jajaran PUPR Kabupaten Badung. Di sana kita akan lakukan evaluasi terhadap apa-apa saja yang kami temukan di lapangan," tukasnya.