Dewan Bentuk Pansus Bahas Empat Ranperda

BALI TRIBUNE - DPRD Bangli langsung membentuk Pansus untuk membahas empat rancangan peraturan daerah  yang diajukan ekekutif. Pansus dibentuk usai rapat paripurna dengan agenda   penyampaian empat rancangan peraturan daerah (Ranperda)  oleh eksekutf, Kamis (17/1).

 

Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Bangli  Ngakan Kuta Parwatha  mengatakan, empat ranperda yang  diajukan  eksekutif yakni Ranperda  tentang penataan pasar rakyat pusat perbelanja dan toko swalayan, Raperda  tentang penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi infrmasi dan komunikasi, Ranperda tentang  pokok- pokok pengelolaan keuangan daerah  dan Ranperda retribusi pelayanan kepelabuhan. Kerena mepetnya waktu pembahasan dan  sudah harus ketok palu tanggal 25  Februari 2019, maka di dewan langsung membentuk pansus  untuk melakukan pembahasan terhadap ranperda tersebut. “Usai sidang langsung dibentuk  dua Pansus,  masing-masing Pansus membahas dua ranperda,” ujar politisi dari PDIP itu.

 

 Untuk Pansus  satu diketuai oleh I Wayan Gegel Wisnawa dan Pansus dua diketuai oleh Dewa Sang Wedana. “Kami berharap  dengan dibentuknya pembahasan bisa lebih efektif dan lebih efisien,” harapnya.

 

Sementara  pidato pengantar  bupati Bangli dalam penyampaian  empat ranperda yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta terkait Ranperda tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengatakan dalam praktek  di Kabuapten Bangli keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami keterdesakan  dan tidak mampu bersaing dengan berkembangnya pusat perbelanjaan  dan toko swalayan, karena lemah dalam permodalan, pengeloloan serta sarana prasarana yang belum begitu baik.”Pemerintah memiliki peran untuk menserasikan antara harapan pertumbuhan ekonomi dengan keterdesakan pedagang kecil dan menengah yang berusaha dalam pasar rakyat,” ungkap  Wabup Sedana Arta.

 

Melihat hal tersebut dipandang perlu adanya penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pengelolaan pasar yang memadai. Masyarakat pelaku pasar (pedagang)  sangat diharapkan partisipasinya  dan dukungan dengan cara mematuhi segala ketentuan  dan perturan perundang- undangan. ”Berdarkan  pertimbangan tersebut  kami mengajukan  ranperda  tentang perlindungan  dan pemberdayaan pasar rakyat  serta penataan pusat perbelanjaan  dan toko  swalayan,” jelas Wabup Sedana Arta.