Dewan Kembali Desak Penempatan Armada Damkar di Kintamani | Bali Tribune
Bali Tribune, Jumat 29 Maret 2024
Diposting : 16 October 2018 12:07
Agung Samudra - Bali Tribune
I Wayan Wirya
BALI TRIBUNE - Musibah kebakaran hutan  yang terjadi belakangan ini kembali mengusik  rencana  penempatan armada damkar di Kintamani.  Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles kembali mempertanyakan komitemen pemerintah yang  berencana menempatkan armada damkar. “Kami mendesak agar apa yang  menjadi komitmen pemeritah  tentang penempatan armada damkar di Kintamani bisa diwujudkan,” tegas  politisi dari Partai Demokrat ini, Senin (15/10).
 
Menurut Komang Carles, wacana penempatan armada damkar  di Kintamani sudah sejak lama muncul, bahkan telah digelontorkan anggaran untuk membuat  garase di Kantor Camat Kintamani. “Garase sudah dibuat dan kini justru dijadikan parkiran kendaraan milik pegawai,” ujarnya.
 
Kata Carles, penempatan armada damkar di Kintamani memang  sangat  mendesak, apalagi kaitannya dengan musim kemarau  yang berlangsung belakangan  ini telah  terjadi  beberpa kali musibah kebakaran hutan. “Selain memiliki hamparan hutan luas  yang rentan terbakar saat musim kemarau, wilayah  Kintamani  paling luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan sangat layak armada damkar ada di Kintamani,” ungkapnya.
 
Berkaca dari beberapa musibah  kebakaran  yang terjadi di Kintamani, kedatangan mobil damkar dari Bangli menyita waktu hampir 1 jam  dan bisa  bayangkan  dalam rentan waktu 1 jam api sudah meluluhlantahkan  bangunan. “Sering kali damkar datang terlambat, karena jarak tempuh  yang jauh,” ujar Carles.
 
Hal senada diungkapkan anggota Dewan I Wayan Wirya, menurutnya penempatan armada  damkar di Kintamani sangat tepat. Satu armada damkar bisa ditempatkan di Kintamani. “Tempat sudah disiapkan sejak awal, tapi saya kurang tahu kenapa belum terealisasi sampai saat ini,” ujarnya. 
 
Disinggung penempatan damkar di Kintamani karena terbentur  jumlah  personel  yang kurang, kata Wayan Wirya hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan tenaga kontrak  yang ada. “Kalau memang perlu dibekali  ilmu, bisa  dilakukan lewat pelatihan-pelatihan, kami di dewan siap membackup anggaran untuk pelatihan,” tegasnya.