BALI TRIBUNE - Dari lima fraksi di DPRD Gianyar, yaitu Fraksi Partai Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, dan Fraksi Hanura Nasdem, semuanya dapat menerima seluruh materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2016, yang disampaikan oleh Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata pada 19 Juni lalu.
Hal ini disampaikan pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyat TA 2016,pada rapat paripurna DPRD Gianyar, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan, I Ketut Jata, Selasa (18/7).
Meski semua fraksi menerima seluruh materi pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gianyar TA 2016, namun semua fraksi memberikan pertanyaan maupun usul atas materi tersebut. Seperti dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh I Nyoman Amerthayasa. Partai PDIP melihat secara umum PAD Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan yang signifikan, dana perimbangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan masih menjadi penyumbang terbesar dalam PAD. Namun ditengah indikasi adanya peningkatan tersebut, masih perlu perencanaan yang lebih matang dengan kecermatan menetukan target capaian. Terkait dengan SILPA yang ini juga menjadi pertanyaan dari semua fraksi, terkait dengan SILPA tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 131.838.428.676,50, fraksi PDI P mncermati bahwa SILPA masih terlalu besar. Dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda, ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi.
Dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh dr. Cokorda Gede Wisnu Parta lebih menyorot agar Bupati Gianyar mengambil tindakan tegas menghentikan pemberian ijin took modern berjejaring nasional dan menutup yang belum berijin, karena dapat menghancurkan ekonomi kerakyatan. Selain itu juga agar bertindak tegas terhadap pelanggaran –pelanggran pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda RT/RW ( Perda No.16 tahun 2012) yang telah mengatur secara detail kawasan dan zonasi.
Pandangan dari Partai Demokrat yang dibacakan oelh I Made Janji,SH juga menekankan agar pihak eksukutif lebih cermat lagi dalam menetapkan perencanaan pendapatan yang bersumber dari BPHTB. Dalam menetapkan target pendapatan seharusnya melihat kembali atas unsur yang menjadi penentu dari potensi pendapatan yang ada. Atas capaian BPHTB yang dianggarkan sebesar 62 Miliar lebih terealisasi sebesar 49 Miliyar lebih.
Sedangkan pandangan dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh IB. Nyoman Rai,SH.Msi menekankan pada untuk terwujudnya Good Governance, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola secara professional, terbuka dan bertanggungjawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan. Dari Fraksi Hanura-Nasdem yang dibacakan oleh I.B Manu Atmaja,SE menanyakan terkait Kebun raya Gianyar yang sudah soft opening, sedangkan di satu sisi belum adanya sosialisasi terkait master plan.
