Diposting : 10 October 2018 12:07
San Edison - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
PANDANGAN UMUM - I Nyoman Laka, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali.
BALI TRIBUNE -  Kalangan DPRD Provinsi Bali, mulai mempertanyakan rencana aksi sebagai realisasi janji kampanye Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace). Bahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, selaku pengusung Koster-Ace, juga mempertanyakan hal ini.
 
Pertanyaan ini bahkan disampaikan secara resmi oleh fraksi - fraksi di DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali terkait penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 serta Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Gedung Dewan, Selasa (9/10).
 
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali misalnya, mempertanyakan janji kampanye Koster-Ace terkait kesehatan dan pendidikan gratis. Pasalnya, sejauh ini belum ada kejelasan terkait pelaksanaan janji kampanye tersebut pada tahun 2019 mendatang.
 
"Berkaitan dengan janji kampanye Saudara Gubernur tentang kesehatan dan pendidikan gratis, kami mohon penjelasan terkait rencana pelaksanaannya di tahun 2019," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Laka, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna tersebut.
 
Sementara itu Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mempertanyakan beberapa janji kampanye Koster-Ace, terutama terkait pendanaannya. Bagi fraksi ini, arah kebijakan program pembangunan Bali tahun 2018 - 2023 sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup lima program prioritas, sesuai visi dan misi Koster-Ace.
 
Pertama, bidang sandang, pangan dan papan. Kedua, bidang kesehatan dan pendidikan. Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kelima, bidang pariwisata.
 
"Kami mohon penjelasan, karena program prioritas ini merupakan komitmen dan janji Saudara Gubernur terhadap rakyat Bali, tentu perlu adanya alokasi pendanaan yang memadai. Seperti apa?" ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali, I Made Suardana, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar.
 
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry, IGB Alit Putra, dan Nyoman Suyasa. Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, tampak hadir dalam Rapat Paripurna kali ini. Sementara Gubernur Wayan Koster, tidak hadir.