Bali Tribune, Sabtu 18 November 2017
Diposting : 5 October 2016 12:41
I Wayan Sudarsana - Bali Tribune
TPA
Keterangan Gambar: 
Sampah menggunung di TPA Suwung Denpasar. Dewan menilai penerapan teknologi di TPA Suwung sangat mendesak untuk mengatasi sampah-sampah yang menggunung tersebut.

Denpasar, Bali Tribune

Belum adanya kepastian tentang pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, kembali mendapat perhatian serius anggota DPRD Kota Denpasar. Dewan menilai sampah di TPA harus dikelola secara profesional dan didukung teknologi tinggi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, AAN Gede Widiada sistem pengelolaan sampah di TPA Suwung dengan penerapan teknologi ini sudah mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Menurutnya, sistem pengelolaan TPA secara profesional, bukan saja untuk menyelamatkan masyarakat sekitarnya, tapi juga untuk kepentingan pariwisata. Terlebih, lokasi TPA Suwung berada di lintasan tourism.

Jika dibiarkan seperti sekarang, selain dikeluhkan masyarakat sekitarnya, juga sangat mengganggu pemandangan Bali sebagai daerah tujuan wisata Internasional. “Ini perlu penanganan cepat, sehingga tak terkesan menjadi komuditas politik. Semua pihak, termasuk Gubernur Bali, harus segera memikirkan masalah ini. Bagaimana caranya agar pengelolaan TPA bisa dianggarkan dari APBN,” katanya.

Dikatakan Widiada, terkait pengolahan sampah di TPA, bisa mengadopsi pola yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Hanya saja untuk bisa menerapkan teknologi canggih ini, dibutuhkan dana hingga Rp 1,5 triliun. “Dengan anggaran sebesar itu, tentu tak bisa hanya diserahkan kepada Pemkot. Pemerintah pendamping seperti Badung, Tabanan, Gianyar, serta Pemprov Bali harus terlibat,” kata Widiada.

Terkait regulasi, di mana pengelolaan sampah diserahkan kepada daerah, Widiada menegaskan, Bali sebagai daerah wisata perlu ada kebijakan khusus. Terlebih kontribusi Bali terhadap pusat juga sangat besar. “Semua tahu Bali menjual pariwisata, sudah seharusnya ada kebijakan khusus, sehingga anggaran untuk pengadaan teknologi ini bisa dialokasikan dari APBN, melalui Kementerian Perumahan Rakyat,” ujar politisi Partai Nasdem itu.

Bagaimana dengan keberadaan investor, Widiada mengatakan, sangat sulit ada investor yang mau mengelola sampah dengan investasi yang begitu tinggi. Karena mengelola sampah tidak menjanjikan keuntungan secara finansial, kecuali disubsidi.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II, I Nyoman Darsa. Menurutnya, untuk mengindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, satu-satunya solusi harus dikelola dengan teknologi. Terkait dengan rencana mendatangkan investor pasca diputusnya kontrak PT NOEI, Darsa mengingatkan, agar investor yang masuk benar-benar sudah teruji kemampuannya. “Kalaupun melibatkan investor, kami ingin yang betul-betul kredibel dan sudah terbukti mampu mengelola sampah,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Warga Pesanggaran yang bermukim di areal TPA Suwung (Sarbagita) mengeluhkan keberadaan TPA Suwung yang tak kunjung mendapat penanganan serius dari Pemerintah. Pasalnya tak adanya penangnan secara profesional teehadap sampah-sampah yang menggunung di TPA mengakibatkan terjadinya sejumlah masalah bagi warga, salah satunya yakni banjir lindi dan sampah yang melanda permukiman di sekitar TPA.

Warga pun menuntut Pemerintah Sarbagita (Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar) segera menepati janjinya untuk mengelola sampah di TPA itu dengan baik yakni dengan menerapkan sistem teknologi dalam pengolahan sampah.