Bali Tribune, Sabtu 23 Juni 2018
Diposting : 20 October 2016 14:46
redaksi - Bali Tribune
bupati
Keterangan Gambar: 
USAI RAPAT - Anggota DPRD dan Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri usai rapat paripurna.

Amlapura, Bali Tribune

APBD Karangasem Perubahan 2016 akhirnya diserahkan oleh Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri untuk dibahas oleh DPRD Karangasem, hanya saja berbagai pandangan dilontarkan oleh masing-masing fraksi di dewan menyikapi Ranperda APBD perubahan yang disodorkan oleh eksekutif itu diantaranya dampak strategis yang diakibatkan oleh pemotongan DAU Karangasem sebesar Rp. 53 Miliar oleh Pemerintah Pusat dimana terjadi pergeseran anggaran dan rasionalisasi besar-besaran anggaran baik di dewan maupun di Pemkab Karangasem.

Fraksi Golkar berpendapat jika dalam pembahasan anggaran perubahan nanti pihak eksekutif bisa memikirkan nasip para tenaga kontrak utamanya kesejahteraanya, karena selama ini para tenaga kontrak masih menerima gaji dibawah UMK yakni berkisar antara Rp 700-800 ribu perbulan, sementara besaran UMK di Karangasem yakni Rp 1.7 Juta. Terkait mepednya pelaksanaan APBD perubahan yakni kurang dari 65 hari, Fraksi Golkar menyarankan agar kegiatan fisik ditiadakan mengingat waktu kerjanya sangat pendek.

Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh H. Marjuhin, mengharapkan agar pihak eksekutif lebih kreatif dan inovatif lagi menggali potensi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun mendatang menyusul menurunnya pemasukan daerah dari sektor pajak Galian C.

Anggota dari Fraksi PDIP juga meminta Pemkab Karangasem untuk mencari potensi daerah lainnya yang bisa dikembangkan menjadi sumber PAD baru, meminta Pemkab Karangasem untuk meningkatkan belanja langsung dalam APBD perubahan ini.

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri dalam jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi di dewan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, Rabu (19/10), mengatakan pihaknya akan menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD diantaranya di sektor pariwisata dengan menerapkan pelaksanaan pengawasan PHR secara online di Tahun 2017. Pihaknya juga akan mengintensifikasikan pemungutan retribusi tempat rekreasi olahraga khsusnya Diving dan Rafting, serta optimalisasi pengelolaan ODTW Pura Besakih melalui Badan pengelola.  

Terkait saran untuk mentiadakan proyek fisik, Bupati berpendapat pihaknya akan mempertimbangkan waktu dan cuaca agar tidak menimbulkan permasalahan.