Bali Tribune, Selasa 12 Desember 2017
Diposting : 9 August 2017 19:49
Arief Wibisono - Bali Tribune
diskusi
Keterangan Gambar: 
Kadis Peternakan Provinsi Bali, Wayan Sumantra (tengah)saat memimpin diskusi antar para peternak dan pelaku usaha ayam potong yang menemui jalan buntu.

BALI TRIBUNE - Kemelut susahnya mendapat rekomendasi terkait pasokan ayam di Bali rupanya terus meruncing. Pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Wayan Sumantra, di kantornya, Selasa (8/8), rupanya belum membuahkan hasil.

Berdasarkan pengamatan media ini, ada kesan kadis berpihak pada salah satu organisasi yang memegang rekomendasi. Tak pelak, diskusi tersebut malah mengarah pada debat kusir, tanpa arah yang jelas. Pasalnya segala usulan yang disampaikan selalu dimentahkan oleh pejabat tersebut. Padahal kedatangan para peternak dan pelaku usaha ayam hanya ingin menanyakan soal bagaimana mengurus rekomendasi ketika terjadi kekosongan pasokan di pasaran.

Namun, yang terjadi justru saling lempar pertanyaan dan jawaban. “Kami di sini hanya memfasilitasi saja apa yang menjadi keinginan para peternak dan pemasok,” ujar Sumantra, seraya mengatakan para peternak harus bersabar menunggu dua minggu sampai kondisi pulih. Persatuan Peternak Ayam Bali (PPAB) yang memegang rekomendasi hanya mengungkapkan kerugian yang mereka derita selama lima bulan dari Februari hingga Juli, yang mencapai Rp280 miliar.

Hal tersebut diutarakan Ketua PPAB, Ketut Yahya. “Artinya di sini karena kondisi yang ada kami mengalami kerugian sebesar itu, pasalnya serapan daging ayam merosot sekitar 50 persen akibat beralihnya masyarakat mengkonsumsi daging sapi,” katanya. Lain halnya dengan apa yang disampaikan Gabungan Rumah Potong Unggas Bali (Garpu) melalui ketuanya, Sang Putu Sudarsana. Ia mempertanyakan kenapa untuk mengisi kekosongan yang ada Disnak selalu stakeholder tidak membuka saja rekomendasi itu agar pasokan ayam bisa kembali.

“Sebenarnya sangat sederhana saja, buka atau keluarkan rekomendasi dalam mengisi kekosongan jangan malah berdalih kita harus bersabar menunggu dua minggu padahal masyarakat membutuhkan. Lantas di mana peran pemerintah, apakah kami harus menunggu kerugian yang Rp280 miliar itu kembali dulu. Prinsipnya kami hanya ingin keadilan dan kesetaraan dari persoalan ini,” ujar Sudarsana. Ia menyebut, meski sudah mengikuti aturan, namun anggota kelompoknya malah dipingpong.

Apa yang disampaikan Sudarsana bukan tanpa alasan. Pasalnya, pihaknya pernah mengajukan bagaimana mengurus, namun justru dilempar ke PPAB untuk mendapatkan rekomendasi. “Ini sebenarnya juga awal kenapa kami harus mendapatkan rekomendasi dari PPAB, ini yang ingin kami tanyakan ke dinas,” ungkapnya lagi. Senafas dengan apa yang disampaikan Garpu Bali, Gabungan Dagang Ayam (Gada) Bali pun menanyakan hal sama, kenapa rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dalam mengisi kekosongan saat ini.

Ketua Gada Bali, Wayan Sudarma menantang Kadisnak untuk mengecek langsung ke lapangan apakah ada ayam yang siap potong sekarang. Pertemuan yang berlangsung hampir setengah hari itu rupanya tidak membuahkan hasil apapun, bahkan terkesan mengambang. Namun demikian para peternak yang tergabung dalam Garpu ataupun Gada Bali tetap berharap ada solusi dari pihak Dinas Peternakan Provinsi Bali atas persoalan yang membelit para peternak ataupun pelaku usaha ayam potong.