Semarapura, Bali Tribune
Merespon pernyataan anggota DPRD Klungkung pada saat Rapat Gabungan Pembahasan RAPBD Perubahan 2016 tentang belum maksimalnya keberadaan Pasar Desa Ped, Bupati Nyoman Suwirta tak tinggal diam. Bupati asal Nusa Ceningan ini bergerak cepat meninjau langsung keberadaan Pasar Desa Ped Nusa Penida dengan memanfaatkan waktu luang saat menghadiri Upacara Ngaben di Nusa Penida.
Bupati Suwirta didampingi Nyonya Ayu Suwirta, Kabag Humas Protokol I Wayan Parna, Camat Nusa Penida I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya meninjau pasar desa yang terletak di Banjar Nyuh Kukuh, Desa Ped Nusa Penida, dan disambut Ketua Pengelola Pasar Wayan Rai.
Menurut Wayan Rai, keberadaan Pasar Desa Ped sebenarnya sempat ramai sesaat setelah diresmikan beberapa bulan lalu. Namun lambat laun mengalami kemunduran, bahkan kini tinggal hanya beberapa pedagang yang masih memanfaatkannya. Berbagai upaya telah dilakukan seperti berkoordinasi dengan Perbekel Desa Ped dan Bendesa Adat Nyuh Kukuh. Tapi hal tersebut belum membuahkan hasil maksimal.
Kendala utama karena alur distribusi hasil pertanian maupun kebutuhan pokok masyarakat lainnya, baik ke maupun dari Lembongan-Jungutbatu lebih mudah melalui pelabuhan Toyepakeh sehingga bila pedagang harus menurunkannya di Pasar Desa Ped memakan jalur panjang dan tambahan biaya. "Akan ada dua kali kerja bila barang didistribusikan lewat Pasar Desa Ped, karena para pemilik transportasi tidak mau menurunkannya di pelabuhan Banjar Nyuh Kukuh" kata Wayan Rai, tanpa menyebutkan mengapa pemilik transportasi lebih suka berlabuh di Toyepakeh.
Menanggapi hal tersebut Bupati Nyoman Suwirta menyampaikan, akan terus mendorong dan berupaya mencarikan solusi, agar Pasar Desa Ped ini bisa dikelola dengan maksimal. Pihak pengelola didorong untuk memaksimalkan peran Desa Adat dan Desa. Selain itu diminta agar bisa bertindak tegas terutama bagi pemilik kios yang tidak berjualan, tapi masih menguasainya. Disamping itu pihak pengelola Pasar Desa bisa memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kios-kios yang tak maksimal digunakan, bisa diambil alih pihak BUMDes dengan berjualan sembako dan kebutuhan lainnya.
Dengan pengelolan oleh BUMDes, biaya angkutan terutama ke Nusa Penida, bisa disubsidi oleh Pemerintah Daerah sehingga harga bisa lebih murah dari ditempat lain. Hal ini tentu akan menguntungkan masyarakat pembeli. "Maksimalkan peran BUMDes untuk mengelola kios-kios yang tak digunakan dengan menjual sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan peran itu biaya angkut bisa disubsidi pemerintah, untuk menekan harga jual," kata Bupati Suwirta.
