Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

balitribune.co.id | Tabanan -  Dalam Upaya mewujudkan pembangunan Desa Partisipatif, transparan dan akuntabel, Pemkab Tabanan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Tabanan, Jumat, (29/3) di Balai Mathika Subak Sangulan, Tabanan.

 

Dibuka oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, mendatangkan narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, Pemeriksa Madya Sub Auditorat I BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Kawindra, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP. Ida Putu Wedanajati, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora Tono.

 

Diskusi dihadiri seluruh perbekel di Kabupaten Tabanan dan aparatur desa se- Kabupaten Tabanan. Mengusung tema ‘Pengelolaaan Keuangan dan Pembangunan Desa Partisipatif, transparan dan akuntabel dengan mengginakan aplikasi siskeudes’, diharapkan kegiatan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan Tabanan Serasi dan mewujudkan Pembangunan Bali menuju Nawa Cita ke 3, yakni membangun dari pinggiran.

 

Anggota Komisi XI DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani mempertegas bahwa desa telah diberikan kesempatan yang besar dengan tata kelola keuangannya mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa. Dikucurkan dana yang begitu besar oleh Bapak Presiden Jokowi dan setiap tahunnya terus ditingkatkan. “Dengan harapan mewujudkan Nawa Cita ke tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab yg mulia mewujudkan kesejahreraan rakyat. Tentu ini harus dikelola dengan transparan dan akuntabel yang dikelola sesuai dengan penerapan good government,” tegasnya.

 

Dirinya berharap melalui aplikasi siskeudes ini semoga Desa se-Kabupaten Tabanan bisa membangun tata kelola keuangan desa yang lebih baik lagi. “Aplikasi ini telah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan laporan pertangging jawaban keuangan Desa. Para Kepala Desa yang hadir saat ini jangan henti-hentinya belajar dan memahami undang-undang, dimana kita memasuki era kompetisi yang tidak bisa dihindari. Jangan sampai kita tertinggal dan sistem ini sangat memungkinkan kita untuk meminimalisir kesalahan,” bebernya.