Gaji PNS Terancam Molor | Bali Tribune
Bali Tribune, Jumat 29 Maret 2024
Diposting : 26 August 2016 10:45
redaksi - Bali Tribune
Rapat
MENDADAK RAPAT – Gubernur Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta, dan Sekda Cok Ngurah Pemayun mendadak menggelar rapat terkait ditundanya Dana Alokasi Umum untuk Bali.

Denpasar, Bali Tribune

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.07/2016 secara resmi menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di 169 daerah, termasuk Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Badung dan Kota Denpasar.

Berdasarkan rincian data peraturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 16 Agustus 2016 melalui website: www.jdih.kemenkue.go.id, diketahui penundaan DAU akan berlangsung dari bulan September hingga Desember 2016. Besaran rincian anggaran per bulannya di antaranya Provinsi Bali Rp38.482.678.554, Kabupaten Badung Rp15.220.412.229, Kabupaten Karangasem Rp13.271.354.097, dan Kota Denpasar Rp29.956.840.069.

Penundaan ini dilakukan untuk menghemat biaya anggaran APBN 2016 di 169 daerah dengan jumlah total mencapai Rp19,4 triliun. Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang.

Dana alokasi umum yang sebagian penyalurannya tertunda, dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi. Penyaluran kembali sebagian dana alokasi umum tidak dapat dilakukan pada TA 2016, DAU yang ditunda diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk disalurkan pada anggaran berikutnya dengan memperhatikan keuangan Negara.

Terkait hal ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bali melalui Kepala Dispenda I Made Santha menggelar rapat dengan Gubernur di Ruang Praja Sabha, Kamis (25/8). Usai itu, bersama jajaran Dispenda Bali, Kadispenda mengadakan rapat internal.

Sewaktu dikonfirmasi dengan terburu-buru karena dipanggil Gubernur lagi, Santa menyebutkan adanya penyetopan DAU yang diperkirakan Rp150 miliar hingga Desember 2016 mendatang. “Ada kondisi urgen, saya menghadap Pak Gubernur dulu terkait dana DAU untuk Bali distop Rp150 miliar,” ujarnya.

Sekretaris Dispenda Bali Ngurah Suparta menambahkan, dengan adanya kebijakan ini otomatis implikasinya akan mengarah pada belanja pegawai atau gaji PNS yang terindikasi mengalami penundaan atau tidak sepenuhnya terbayar. Hal tersebut masih menjadi pembahasan darimana sumber pengganti untuk DAU untuk gaji PNS.

Berhemat

Menyikapi keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016, Gubernur Made Mangku Pastika menginstruksikan jajarannya lebih lebih berhemat lagi.

Hal itu ditegaskannya saat memimpin rapat terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemprov Bali, kemarin. Pastika secara umum menjelaskan kondisi ekonomi di Indonesia masih belum stabil karena pendapatan pajak tidak memenuhi target, ditambah dengan ekonomi glogal yang juga lesu.

“Untuk menanggulangi itu, ada dua jalan, yaitu nambah utang atau berhemat. Sementara tambah utang, kan tidak mungkin karena sudah dilakukan 2014 lalu. Jadi satu-satunya cara, ya semua harus berhemat termasuk kita,” bebernya yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Ketut Sudikerta dan Sekda Prov Bali Cok Ngurah Pemayun.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pastika menginstruksikan jajaran SKPD mengevaluasi lagi rancangan APBD Perubahan tahun 2016 dan APBD Induk  tahun 2017. Dia meminta agar beberapa program yang memang belum dikerjakan agar dihentikan dulu, sementara fokus terhadap program yang sedang berjalan.

“Jadi untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, perayaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat urgenkita stop dulu. Kita fokuskan pekerjaan yang sudah berjalan,” imbuhnya.

Selain menghentikan dulu kegiatan yang tidak mendesak, Pastika juga akan berupaya bicara dengan DPRD agar bisa mengurangi hibah. Hal itu karena alokasi dana hibah cukup besar mencapai ratusan miliar. Sehingga anggaran itu bisa dialihkan dulu ke program prioritas.

Untuk mempercepat keputusan, Pastika meminta jajarannya segera mengevaluasi anggaran di SKPD masing-masing dan sudah menyelesaikannya pada minggu ini. “Jadi, Sabtu semua sudah harus selesai, sehingga Senin bisa kita rapat lagi dan putuskan bersama,” tandasnya.