Bali Tribune, Sabtu 18 November 2017
Diposting : 7 July 2017 19:37
redaksi - Bali Tribune
Made Mangku Pastika
Keterangan Gambar: 
Made Mangku Pastika

BALI TRIBUNE - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika memenuhi janjinya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatasi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri tahun pelajaran 2017/2018. Pergub ini untuk menyiasati sejumlah klausul dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang menetapkan sistem zonasi dalam PPDB.

Pergub Nomor 40 Tahun 2017 tentang PPDB SMA dan SMK Negeri itu, ditetapkan pada 4 Juli 2017. Pergub itu mengatur beberapa ketentuan, di antaranya kewajiban bagi Satuan Pendidikan (SMA dan SMK Negeri) di Bali untuk menerima siswa baru dari keluarga miskin dan siswa berprestasi.

Dalam Pergub ini diatur, untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, harus memiliki surat keterangan miskin dari Kepala Dusun/Kelian Dinas/Bendesa Pekraman/Kepala Desa/Perbekel/Lurah.

Selain itu, siswa dari keluarga miskin juga memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Harapan Sejahtera (KHS).

Persyaratan tersebut dilakukan verifikasi dengan melakukan kunjungan rumah (home visit), yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Jika hasil verifikasi kunjungan rumah itu ditemukan ketidaksesuaian dengan status keluarga miskin, maka tidak dapat dinyatakan lulus pada penerimaan.

Adapun kriteria bagi calon peserta didik dari jalur prestasi, persyaratannya harus memiliki sertifikat prestasi juara tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/Internasional maksimal tiga tahun terakhir. Persyaratan itu selanjutnya dilakukan seleksi oleh Satuan Pendidikan penerima.

Mengenai daya tampung Satuan Pendidikan, Pergub itu membolehkan SMA dan SMK Negeri untuk melaksanakan sekolah pagi dan sekolah siang (double shift). Satuan Pendidikan juga bisa menambah rombongan belajar (kelas, red) dan jumlah siswa per rombongan belajar sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.