Denpasar, Bali Tribune
Pelaku pariwisata Bali sejak beberapa hari terakhir menerima laporan sejumlah wisatawan dari berbagai negara telah membatalkan kunjungannya ke Pulau Dewata. Pembatalan tersebut ditengarai karena informasi yang kurang akurat terkait peningkatan aktivitas Gunung Agung. Pasalnya, di beberapa negara tersiar kabar bahwa Gunung Agung telah mengalami erupsi sehingga menimbulkan ketakutan wisatawan untuk datang berlibur di Bali. Kenyataannya kondisi di Bali saat ini masih aman untuk melakukan kegiatan wisata.
Guna memberikan kejelasan informasi kepada calon wisatawan dan wisatawan yang sedang berada di Bali, Kementerian Pariwisata membentuk pusat informasi terintegrasi, yang bertugas menyebarkan informasi valid aktivitas Gunung Agung.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana, Kamis (28/9) di Denpasar mengatakan pihaknya membentuk task force atau satgas informasi aktivitas Gunung Agung kepada wisatawan yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata Bali dengan beranggotakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPl) Bali, asosiasi pariwisata, Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan.
"Komandannya adalah Kepala Dinas Pariwisata Bali. Task force ini akan melekat pada posko pendampingan di Tanah Ampo. Setiap ada informasi bisa terjemahkan dan dimengerti masyarakat umum yang didistribusikan ke media sosial, channel-channel pariwisata dan bandara," jelasnya.
Selain itu dikatakan Pitana, masing-masing hotel juga harus menyiapkan micro mitigation seperti masker, titik-titik kumpul, air bersih dan lainnya untuk wisatawan. Sedangkan terkait dengan force majeure (kejadian yang tidak bisa dikendalikan) pihaknya akan berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Pembentukan pusat informasi terintegrasi ini untuk menangkal hoax," cetus Pitana.
Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada wisatawan terkait aktivitas Gunung Agung harus bersumber dari satu pintu yaitu situs:gunungagungupdate.bnpb.go.id. "Semua perlu mengarah ke satu pintu. Kita siapkan task force untuk membuat data yang valid dari BNPB diolah ke dalam bahasa pariwisata dengan beberapa bahasa sehingga bisa disebarkan ke wisatawan," terangnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Wijaya mengatakan bahwa negara-negara lainnya harus tahu jika Indonesia siap menghadapi kondisi tersebut. Informasi zona berbahaya radius 9 dan 12 kilometer ini penting disampaikan kepada wisatawan. Nantinya jika ada letusan, kawasan atau zona rawan bencana ini bisa diperlebar. "Kami siap 1 juta masker. Sedangkan pelaku pariwisata konsetrasi saja ke pariwisata. Masalah bantuan kami yamg menyiapkan," tegasnya.
Wijaya mengakui jika menghadapi berbagai tantangan karena ketidakpastian dari erupsi tersebut namun semua pihak diminta untuk bijak menghadapi kondisi ini. Tantangan lainnya yaitu masyarakat banyak yang belum paham tentang risiko, keterikatan dengan ternak dan pemahaman regulasi.
"Kami juga membuat pemasangan rambu peringatan ada di zona 12 kilometer agar wisatawan tidak masuk ke wilayah ini," ujar Wijaya.
Dikatakannya, jika terjadi letusan, larva vulkanik tersebut berpotensi dijadikan atraksi wisata. "Kenapa ini tidak dijadikan obyek wisata. Kita bisa melihat dari sisi positifnya. Tapi kalau letusan besar, ini bahaya. Larva vulkanik setelah letusan bisa kita jual untuk pariwisata," katanya.
Wijaya juga menyampaikan kepada pelaku industri pariwisata agar mensosialisasikan kepada wisatawan cara mengecek lokasi apakah bahaya atau aman melalui https:/goo.gl/8gGi8s. "Kalau ada emergency harus ada kemandirian dari hotel agar tidak hanya mengandalkan pemerintah," imbuh Wijaya.
Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali, I Ketut Ardana mengungkapkan jika sudah ada laporan pembatalan kedatangan wisatawan grup dari Thailand berjumlah 30 orang yang dijadwalkan pada Oktober 2017. Sedangkan dari Eropa yang rencananya akan datang ke Bali pada November mendatang kedatangannya pun dibatalkan. Selain itu beberapa grup dari China juga telah membatalkan kedatangannya ke Bali.
"Beberapa hari belakangan ini mereka menyatakan cancel karena informasi yang simpang siur. Apalagi di China sudah heboh dibilang sudah meletus. Harus ada pernyataan dari gubernur terkait situasi kita untuk disebarluaskan ke partner-partner di luar negeri. Kalau 8 kabupaten lainnya aman. Obyek wisata juga tersebar tidak hanya di Karangasem," bebernya.
