BALI TRIBUNE - Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat soal potongan pulsa listrik yang kerap terjadi saat pembelian, PLN Distribusi Bali buka suara. Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan, I Gusti Ketut Putra, menjelaskan terkait potongan tersebut.
Ia mencontohkan, saat pelanggan membeli pulsa listrik Rp100 ribu, namun yang tertera di meteran hanya Rp63 ribu. Hal ini disebabkan terkena potongan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masing masing Perda Kabupaten/Kota. “Kalau di Tabanan beli pulsa 100 ribu, kena PPJ 8 persen, sisa pulsa otomatis tinggal Rp92 ribu. Nah dari Rp92 ribu inilah dibagi dengan tarif KwH masing masing,” ujar Putra di Denpasar, Selasa (16/5).
Untuk pelanggan R11300 VA, maka tarif per kwh Rp1.467,28 kemudian Rp92 ribu dibagi dengan Rp1.467,28 hasilnya sama dengan Rp62.701,05. Angka itulah yang tertera di meteran. “Timbulnya nominal inilah yang kerap menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Beli pulsa Rp100 ribu, tapi dapatnya hanya Rp63 ribu saja. Padahal nominal itu sudah disesuaikan dengan KwH yang bersangkutan secara sistem,” ungkap Putra.
Terkait dengan besaran potongan PPJ, meski diatur dalam Perda, tidak banyak masyarakat yang tahu soal ini. Apalagi pihak PLN mengklaim sudah melakukan sosialisasi, namun nyatanya sebagian besar pelanggan masih banyak yang mengeluh karena mengaku tidak tahu adanya potongan ini, bahkan tidak segan segan mempostingnya di media sosial. “Kalau berdasarkan aturan yang ada, PPJ maksimun 10 persen,” kata Putra.
Berdasarkan Perda Kabupaten/Kota se Bali, besaran PPJ masing-masing daerah adalah: Denpasar 5 persen, Badung 5 persen, Tabanan 8 persen, Gianyar 10 persen, Klungkung 10 persen, Bangli 10 persen, Karangasem 8 persen, Buleleng 10 persen, dan Jembrana 9 persen. Dijelaskannya juga, ada perbedaan tarif antara rumah tangga dengan industri dan itu biasanya telah diatur melalui sistem yang membuat besaran per kwhnya berbeda bagi pelanggan.
“Ada yang namanya data induk langganan yang terintegrasi dengan sistem, jadi dari sinilah terlihat juga perbedaan antara rumah tangga dan industri,” imbuhnya. Putra juga menegaskan, agar masyarakat tidak bingung yang masuk dalam meteran itu sesuai dengan KwH, bukan dalam bentuk rupiah. “Beda dengan pulsa handphone, beli pulsa 100 masuknya 100. Kalau listrik, beli pulsa masuknya KwH. Mindset ini yang mesti diubah di masyarakat,” pungkasnya.
