BALI TRIBUNE - Kendati perizinan mentok di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, penggagas pembangunan bandara bertaraf interansional di Bali Utara masih terus melakukan proses. Selain tetap memantau perkembangan proses administrasi yang dilayangkan ke pemerintah pusat, kegiatan untuk mengawali pembangunan bandara yang menjadi salah satu harapan membaiknya perekonomian di Buleleng telah dimulai.
Tak hanya sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan di kawasan Kubutamabahan tempat rencana dibangunnya bandara tersebut, namun kegiatan yang bersifat niskala pun tetap dilakukan seperti upacara pakalem pada 28 Agustus 2017 mendatang.
Hanya saja, lambanya pemerintah merespon keinginan masyarakat Bali utara untuk memiliki bandara, memicu kegamangan sejumlah pihak. Bahkan belakangan mencuat isu pembangunan bandara bertaraf internasional tersebut hanya isapan jempol belaka. Tidak sedikit yang menduga lambannya respon pemerintah terkait bandara Bali utara tidak lepas dari kepentingan rivalitas politik.
“Saya berharap rencana membangun bandara di Bali utara tidak disusupi kepentingan apapun terlebih politik karena semangat dasar untuk membangun bandara ini hanya untuk meningkatkan taraf ekonomi Buleleng yang kalah jauh dari Bali selatan,” ungkap Made Mangku, Presider PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).
Menurut pria yang akrab di sapa Mangku Sanur ini,pihaknya selaku pemrakarsa pembangunan bandara tetap berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah.Termasuk menentukan izin lokasi (penlok) yang menjadi kewenangan Kemenhub RI.”Kami tetap tunggu izin Pelok sebelum memulai kegiatan phisik,” ujarnya.
Sambil menunggu izin Penlok, Mangku Sanur dan timnya menggagas upacara niskala di lokasi tempat rencana bandara dibangun. Upacara dimaksud yakni pakelem dengan melibatkan semua unsur agama dan adat setempat.
Menurut rencana, upacara pakelem akan digelar 28 Agustus 2017 mendatang.”Undangan untuk acara itu telah kami sebar dengan mengundang Gubernur dan Bupati se Bali,anggota DPR RI asal Bali, anggota DPRD Bali dan Kabupaten termasuk setingkat OPD.Artinya semua pihak kami libatkan dalam upacara tersebut,” ungkapnya.
Hanya saja rencana tersebut masih mendapat respon negatif karena kurangnya komunikasi penggagas dengan pemerintahan desa maupun adat setempat.
Kepala Desa Kubutmbahan Gede Pariadnyana bahkan mengaku telah melayangkan protes kepada penggagas acara yang telah mencantumkan namanya tanpa melalui koordinasi dalam kartu undangan.”Saya protes karena nama saya dan Jro Pasek Warkadea Kubutambahan tercantum selaku pengundang padahal saya dan Jro Warkadea belum pernah diajak komunikasi mengenai acara tersebut,”ungkapnya kemarin.
Kata Gede Pariadnyana,pihaknya tidak dalam posisi menolak maupun menerima rencana proyek bandara itu karena hal merupakan kewenangan pemerintah.Hanya saja jika lokasi dimaksud berada di Kubutambahan, setidaknya pihaknya bersama desa pakraman setempat diajak berkoordinasi lebih dini. ”Kami sama sekali tidak diajak bicara soal rencana tersebut baik oleh pemerintah maupun penggagas yakni Made Mangku,”imbuhnya.
Untuk meluruskan masalah itu,Perbekel Pariadnyana mengaku telah menghubungi Mangku Sanur untuk melakukan klarifikasi banyak hal termasuk pencantuman namanya maupun Dresta Jro Pasek Warkadea selaku pihak pengundang.”Renacannya besok (hari ini,red) Mangku Sanur akan datang memberikan penjelasan atau klairifikasi atas rencana bandara tersebut termasuk rencana upacara pakelem yang tentu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Desa Pakraman Kubutambahan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia berharap kegaduhan terkait bandara bisa diredam setelah semua pihak terutama penggagas dapat berkoordinsai lebih dini dengan pihak Desa Pakraman Kubutambahan.”Saya berharap semua akan clear setelah bertemu dan sekali lagi kami tidak dalam posisi menyetujui ataupun menolak bandara.Hanya saja semua pihak kami harap berkomumikasi dengan kami jika lokasinya berada di tempat kami,”tandasnya.
