Diposting : 9 January 2019 11:50
San Edison - Bali Tribune
BALI TRIBUNE - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi hingga saat ini tak kunjung menerbitkan izin penentuan lokasi (Penlok) bandara di Buleleng. Beberapa kali dijanjikan izin Penlok ini turun, bahkan sejak pertengahan 2018, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
Kondisi ini membuat kalangan DPRD Bali gerah. Bahkan Anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Tirtawan, mendesak Menhub agar paling lambat satu (1) bulan ke depan, izin Penlok ini sudah turun.
"Kalau dalam satu bulan izin Penlok tidak turun, kami minta Presiden copot saja Menhub. Apa saja kerjanya? Ngurus Penlok bandara saja tidak becus. Kita sudah di-PHP cukup lama," ujar Tirtawan, di Denpasar, Selasa (8/1).
Menurut dia, izin Penlok ini hanya sebatas janji-janji dan bahkan cenderung tarik ulur. Bahkan izin Penlok ini terus saja menjadi sebatas "kabar burung." Ia pun meminta Presiden Jokowi menginstruksikan dan memberikan tekanan kepada Menhub agar bekerja ikhlas, cepat dan tuntas.
"Ini kan sudah lima tahun. Kok tidak ada gebrakan? Bikin Penlok saja sampai berepisode. Jangan ada pamrih sehingga semua hitungan-hitungannya harus ada keuntungan pribadi. Ini tidak benar. Kita ingin membangun bandara untuk kepentingan publik, bukan untuk mengutamakan kepentingan pribadi," tandas Tirtawan.
Politikus vokal asal Buleleng ini mengaku tidak habis pikir, apa sebenarnya kendala utama sehingga izin Penlok belum juga turun. "Apa susahnya menurunkan Penlok secepatnya? Apa kita disuruh nunggu lagi bertahun-tahun? Presiden kerjanya cepat, tapi kok menterinya kerjanya di bawah standar? Menteri ini perlu diganti," kritik Tirtawan.
Ia berpandangan, keberadaan bandara di Buleleng merupakan kebutuhan mendesak. Bukan hanya dalam konteks pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi. "Namun ada hal yang lebih besar yakni sebagai kontigensi plan (rencana alternatif) bagi perekonomian atau pariwisata Bali ketika terjadi misalnya bencana alam di Bali Selatan atau di seputar Bandara Internasional Ngurah Rai," tutur Tirtawan.
Ia menambahkan, berdasarkan kajian sejumlah lembaga dan ahli, kawasan Bali Selatan sangat rawan bencana seperti potensi likuifaksi, gempa bumi hingga tsunami. Hal ini sesuai hasil kajian ilmiah Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), yang menyebutkan kawasan Bali Selatan rawan likuifaksi tinggi seperti Pedungan, Serangan, Pelabuhan Benoa, dan Tanjung Benoa. Kawasan tersebut sangat dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai. Sehingga jika terjadi bencana di kawasan itu, operasional bandara pasti lumpuh total dan ribuan penerbangan akan dibatalkan.
