BALI TRIBUNE - Lantaran draft Bansos dan anggaran KONI dinilai tidak lengkap dan rinci, penetapan APBD perubahan 2017 akhirnya ditunda dalam Sidang Paripurna DPRD Gianyar, Jumat (25/8). Empat Fraksi kompak menunda penetapan itu sebagai peringatan kepada eksekutif yang dinilai sering membohongi DPRD Gianyar dalam pengunaan anggaran.
Setelah pembacaan draf APBD perubahan, Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta melemparkan pertanyaan terkait persetujuan penetapan. Saat itu pula hujan interupsi pun dimulai. Satu persatu anggota dewan mempertanyakan proses sidang yang tidak menyertakan pendapat akhir fraksi. Ada pula anggota dewan yang mempertayakan kegamangan lampiran 3 prihal anggaran Bantuan Sosial (Bansos) demikian pula detail penggunaan anggaran KONI menyongsong pelaksanaan Proprov Bali.
Perang argumentasi pun tak terhindarkan antara anggota Frakasi PDIP dengan anggota empat fraksi lainnya. menghindari kebuntuan, Pimpanan sidang ahhirnya, memutuskan sidang diskor selama stau jam. Dalam jeda itu, eksekutif berupaya memenuhi pemindatan anggota DPRD Gianyar untuk melengkapi draf rinci anggran bansos dan KONI yang dimaksud. Namun, karena tidak masuk dalam kesatuan rancangan, terlebih penomorannya tidak jelas, draft it tetap ditolak.
Pimpinan DPRD yang telah melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif pun melakukan lobi ke masing-masing Fraksi dan menjamin pelaksanaan anggran bansos sesuai dengan draf yang diajukan. Nanun upaya itu kandas, karena masyoritas Fraksi mengakau sudah bosan dibohongi eksekutif.
Ketua Fraksi Hanura-Nasdem, Ida Bagus Manu Atmaja, menyebutkan, kesangsian pihaknya perihal penggunnan anggaran itu sangat wajar. Karena dari tahun sebelumnya, anggaran bansos khususnya, selalu digamangkan dan pelaksanaannya melenceng. Akibatnya, anggaran bansos yang diajukan oleh anggota DPRD Gianyar jumlahnya berbeda daa kerap menimbulkan inkundusivatas.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi DPRD Gianyar Kadek Era Sukadana. Dsebutkan, dalam draf susulan yang disodorkan eksekutif itu, hanya memuat angka gelondongan. Kondisi ini memicu pertanyaan ditengah gencarnya eksekutif bagi-bagi bansos di masyarakat, “Kami harus antisipasi, bansos yang dislurkan melalaui anggota DPRD kerap disunat, seperti tahun sebelumnya. Terlebih, menjelang hajatan Pilkada,” terangnya.
Sidang paripurna akhirnya dilanjutkan, namun dalam siding itu empat Fraksi memutuskan sidang ditunda, kecuali Fraksi PDIP. Pimpinan dewan pun akhinya memutuskan penundaan penetapan APBD Perubagan dan dilanjutkan dengan rapat internal.
