Diposting : 15 November 2017 17:00
Bernard MB - Bali Tribune
BKKBN
Keterangan Gambar: 
Suasana diklat yang digelar BKKBN Provinsi Bali, Senin lalu.

BALI TRIBUNE - Hasil Susenas tahun 2012 menunjukkan, kelahiran di kalangan remaja berusia 15-19 tahun di Bali tidak hanya angkanya masih tinggi, tetapi juga disparitas antar Kabupaten/Kota juga sangat tinggi.

 Fertilitas remaja tertinggi terjadi di Kabupaten Bangli (86 per 1.000 WUS), kemudian disusul Karangasem dengan (57 per 1.000 WUS) dan Buleleng di posisi ke tiga dengan (53 per 1.000 WUS). Hal tersebut menunjukkan sangat banyak terjadi kasus-kasus pernikahan dini di tiga kabupaten tersebut dalam 5 tahun terakhir.

Sebaliknya, fertilitas remaja telah berhasil ditekan melampaui target RPJMN 2010 - 2014 di Kabupaten Badung menjadi (18 per 1.000 WUS), Kota Denpasar (18 per 1.000 WUS) dan Gianyar (19 per 1.000 WUS).

"Saya berharap data hasil survei ini dapat dijadikan acuan kerja bagi kita semua dalam menyusun strategi akselerasi program dan kegiatan ke depan. Untuk Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng yang fertilitas remajanya sangat tinggi, maka daerah itu harus digoyang dengan Program Generasi Berencana (GenRe) melalui jalur remaja dengan PIK - R/M dan jalur keluarga dengan Bina Keluarga Remaja (BKR), baik di sekolah maupun di Banjar - banjar yang kesemuanya bermuara pada upaya peningkatan usia perkawinan," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, SH, M.Kes ketika membuka Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS di Denpasar, Senin (13/11).

Dikatakan Wirama, TFR 2,1 adalah salah satu persyaratan utama untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang, selain Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,1 dan NRR 1. Sejatinya pelaksanaan program KKBPK di Bali sejak tahun 2002 sudah berada pada jalur yang baik karena di tahun itu TFR mencapai 2,1 dan hal tersebut dipertahankan hingga tahun 2007. Namun hasil SDKI tahun 2012 tidak sesuai dengan harapan sehingga membuat perwakilan BKKBN sedikit galau dan prihatin. Sehingga pada kesempatan tersebut, Wirama mengimbau kepada seluruh PLKB Non PNS untuk melakukan evaluasi di wilayah kerjanya masing-masing termasuk identifikasi masalah dan hambatannya, kebijakan dan startegi ekselerasi program KKBPK dan setiap langkah operasional yang dilakukan harus bermuara pada penurunan LPP, TFR, Unmet Need, serta peningkatan usia perkawinan, manfaatkan setiap momentum kegiatan untuk meningkatkan cakupan peserta KB, khususnya MKJP, setiap pelaynan KB harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan pedoman.

"Untuk mengefektifkan pembinaan peserta KB menekankan angka unmet need dan menurunkan angka drop out, perkuat kembali KB sistem Banjar yang pada masa lalu telah terbukti dan sangat efektif. Selain itu, laksanakan advokasi dan KIE dengan cara mengubah pendekatan dari orientasi ke atas, menjadi beroriantasi ke akar rumput," imbuhnya.