Diposting : 16 April 2019 21:52
I Made Darna - Bali Tribune
balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) Kabupaten Badung memastikan situasi menjelang pencoblosan Pemilu di Kabupaten Badung kondusif. Pun demikian, lembaga ini telah menurunkan intelijen untuk melakukan pemantauan lebih lanjut.
Kepala Badan Kesbangpolimas Badung I Nyoman Suendi ditemui saat pemantauan TPS di Kelurahan Tuban, Selasa (16/4), menyatakan sejauh ini kondisi menjelang pemilihan cukup kondusif. Menurutnya masyarakat sudah mulai melek akan pesta demokrasi.
“Dari pemantauan secara umum, situasi dan kondisi menjelang pemilihan cukup kondusif. Tapi, kita tetap melakukan pemantauan dengan melibatkan intelijen. Dan intelijen kita terus bekerja,” ujarnya.
Adapun daerah yang paling mendapat atensi adalah daerah-daerah yang pernah terjadi konflik sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga mengawasi secara ketat daerah dengan penduduk heterogen. Menurutnya kawasan dengan penduduk campuran sangat berpotensi terjadi konflik. “Kawasan perumahan kita paling atensi, karena di situ penduduknya campuran. Jadi, potensi konflik cukup besar di situ,” kata mantan Camat Petang ini.
Sebagai langkah antisipasi bila terjadi konflik selama suasana pemilu, Kesbangpolimas sudah bekerjasama dengan aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri. Sementara untuk pelaksanaan pemilu pihaknya bergandengan dengan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Badung. “Suasana sudah cukup kondusif, kami yakin tidak ada masalah. Di Badung aman-aman saja,” tukas Suendi.
Secara terpisah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung juga mengaku telah melakukan pemetaan terkait potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan di Kabupaten Badung.
Berdasarkan indikator yang digunakan Bawaslu, sedikitnya ada ratusan TPS yang tersebar di Kabupaten Badung yang berpotensi rawan kecurangan dalam Pemilu.
Ada pun 10 indikator yang dilakukan Bawaslu untuk menyatakan bahwa TPS tersebut rawan. Yakni pertama, terdapat pemilih DPTb dalam TPS, kedua terdapat pemilih DPK dalam TPS, ketiga TPS dekat rumah sakit, keempat TPS dekat dengan perguruan tinggi, kelima TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama), keenam terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS.
Ketujuh, terdapat praktik menghina/ menghasut diantaranya pemilihan terkait isu agama, suku ras dan golongan di sekitar TPS, kedelapan, petugas KPPPS berkampanye untuk peserta pemilu, kesembilan, TPS berada dekat posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan kesepuluh terdapat logistik / perlengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk TPS.
Dari sepuluh indikator tersebut ada 533 TPS rawan di Kabupaten Badung. Rinciannya: di Kecamatan Petang ada 14 TPS rawan, di Kecamatan Abiansemal ada 37 TPS rawan, di Mengwi ada 131 TPS rawan, di Kuta Utara 85 TPS rawan, di Kecamatan Kuta ada 42, dan di Kuta Selatan 154 TPS rawan. Jadi dari 1.413 TPS yang tersebar di 62 desa se-Kabupaten Badung ada 533 TPS yang berpotensi rawan berdasarkan indikator yang digunakan Bawaslu.
“Di sejumlah TPS rawan yang kita petakan tentu kita atensi khusus dalam pengawasannya, ” jelas Ketua Bawaslu Badung Ketut Alit Astasoma.
Pola pengawasannya rutin dilakukan karena tidak hanya sebelum Pemilu saja berpotensi kecurangan, bertepatan hari H atau pemilu juga berpotensi. Sebab, ada banyak orang dan banyak kepentingan. “Namun untuk pencegahan dini kami sudah lakukan dan juga bersurat langsung kepada para Calon Legislatif (Caleg), ” ungkapnya.
Bagaimana dengan isu politik uang? Alit Astasoma mengaku rumor adanya money politic cukup banyak. Hanya saja tidak ada yang melapor. Sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mengungkap. Pun demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran dengan melibatkan semua perangkat yang ada di kecamatan dan desa.
“Isu (politik uang, red) sih banyak, cuma yang melapor tidak ada. Jadi kami agak kesulitan mengungkap. Dan kita tetap menelusuri isu dan dugaan tindak pidana pemilu tersebut,” kata Alit Astasoma.
Untuk mengantisipasi peredaran uang menjelang pencoblosan, pria asal Munggu ini pun mengimbau masyarakat ikut bersama-sama mengawasi. “Kami harap peran serta masyarakat mengawasi jalannya pemilu. Kalau ada pelanggaran atau indikasi kecurangan lapor ke Bawaslu,” pungkasnya.
