Kicen Belum Diberhentikan dari Anggota DPRD Klungkung | Bali Tribune
Diposting : 29 July 2017 13:58
Ketut Sugiana - Bali Tribune
tersangka
KUNJUNGI - Saat anggota BK Klungkung kunjungi tersangka Wayan Kicen.

BALI TRIBUNE - Walaupun Wayan Kicen Adnyana kini sudah berstatus terdakwa, nyatanya masih tercatat sebagai anggota DPRD Klungkung Aktif. Wayan Kicen Adnyana yang tersandung kasus korupsi dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan ini rupanya nasibnya masih mulus-mulus saja mendapatkan hak penuh dari induk lembaga tempatnya mangkal di DPRD Klungkung.

Kini Wayan Kicen kasusnya sudah bergulir masuk ke persidangan di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Rabu (26/7). Meski berstatus terdakwa, hingga saat ini Kicen masih tercatat sebagai anggota DPRD Klungkung aktif.

Menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Klungkung, Komang Gede Ludra saat dihubungi, Jumat (28/7), Wayan Kicen Adnyana masih tercatat Kicen sebagai anggota DPRD Klungkung aktif karena hingga saat ini pihaknya belum menerima surat tembusan terkait status terdakwa Kicen. Oleh karena itu, Ketua DPRD Klungkung belum mengajukan surat ke Gubernur Bali, terkait dengan pemberhentian sementara Kicen sebagai anggota dewan di Kabupaten Klungkung.

“Kalau sudah ada surat pemberitahuan dari Kejaksaan tentang status terdakwa Pak Kicen, baru pimpinan bisa mengajukan pemberhentian sementara ke Gubernur Bali. Kalau disetujui, maka Pak Kicen akan diberhentikan sementara,” jelas tokoh asal Dawan ini.

Oleh karena itu, Kicen hingga saat ini masih menikmati haknya secara penuh kecuali perjalanan dinas. Namun ketika sudah diberhentikan sementara, maka beberapa hak tunjangannya tidak bisa dipenuhi, seperti tunjangan perumahan dan biaya komunikasi.

Ketua DPRD Klungung I Wayan Baru yang juga teman se-partainya Wayan Kicen, tidak mau berbicara banyak terkait status terdakwa Kicen. Disinggung terkait Pengganti Antar Waktu (PAW), dia menyerahkan keputusan tersebut kepada DPP Gerindra. “Kami hanya bisa menyampaikan surat masuk dari lembaga hukum saja nantinya,” jelasnya irit bicara.