Bali Tribune, Rabu 22 November 2017
Diposting : 27 June 2016 13:42
San Edison - Bali Tribune
wijana
Keterangan Gambar: 
Nengah Wijana

Denpasar, Bali Tribune

Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan dana hibah dan bantuan sosial dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2016. Sayangnya hingga saat ini, dana hibah dan bantuan sosial tersebut tak kunjung dicairkan, meskipun sudah ada ribuan proposal telah masuk ke masing-masing satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Bali.

Kondisi ini membuat kelimpungan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali. Maklum saja, sebagian dari proposal hibah tersebut diajukan oleh kelompok masyarakat karena difasilitasi atau direkomendasikan para wakil rakyat di Renon itu.

Dalam masa reses pekan kemarin buktinya, anggota DPRD Provinsi Bali pun menjadi bulan-bulanan masyarakat lantaran ketidakjelasan pencairan dana hibah tersebut. Masyarakat pun meminta kepastian dari para legislator terkait pencairan dana hibah, mengingat dana hibah tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Saat reses kemarin, persoalan keterlambatan pencairan dana hibah yang paling banyak ditanyakan masyarakat,” kata Nengah Wijana, anggota DPRD Provinsi Bali asal Dapil Klungkung, di Denpasar, Minggu (26/6).

Selain keterlambatan pencairan dana hibah dalam APBD 2016, demikian Wijana, masyarakat juga mempertanyakan nasib dana hibah dalam APBD 2015 lalu. “Untuk dana hibah tahun 2015 lalu, juga ditanyakan cair atau tidak,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Menjawab pertanyaan masyarakat ini, Wijana mengaku, pihaknya hanya menjelaskan apa adanya. “Kita hanya jawab, bahwa sudah ada Permendagri dan Pergub. Tetapi masih ada beberapa aturan teknis yang sedang dibuat, sehingga dana hibah ini belum dicairkan,” tandasnya.

Wijana menjelaskan, pemerintah sesungguhnya telah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Gubernur Bali juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. “Kita berharap, dengan adanya Permendagri dan Pergub ini, hibah dapat segera dicairkan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali itu.

Selain pertanyaan terkait nasib dana hibah, dalam reses kali ini Wijana juga mendapatkan banyak aspirasi lainnya dari masyarakat Klungkung. Di antaranya terkait perbaikan dan pembangunan fasilitas umum, pembangunan senderan jalan menuju pura, dan lainnya.

“Rata-rata untuk fasilitas umum, yang kira-kira pemerintah tidak bisa menjangkau, maka kita coba fasilitasi. Itu pentingnya reses. Karena pemerintah, biasanya utamakan yang besar-besar. Sedangkan untuk kegiatan kelompok, pemberdayaan masyarakat di bawah, belum terjangkau. Jadi itu yang coba kita serap,” pungkas Wijana.