Men PAN- RB ”Launching” Mal Pelayanan Publik Badung, Tidak Efektif, Jika LayananPublikDilakukan Secara Terpisah | Bali Tribune
Diposting : 18 September 2018 22:10
I Made Darna - Bali Tribune
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Drs. Syafruddin didampingi Bupati Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Kepala DPMPTSP Made Agus Aryawan menekan sirene saat acara launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Senin (17/9) kemarin.

BALI TRIBUNE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN- RB) Drs. Syafruddin, M.Si., Senin (17/9) kemarin, me-launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. Launching ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti.

Hadir pada launching tersebut sejumlah deputi di Kemen PAN-RB, Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Drs. Ketut Suiasa, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama wakilnya Nyoman Karyana dan sejumlah anggotanya, Wakil Wali Kota GN Jaya Negara, Wakil Bupati Buleleng Sutjidra dan sejumlah pejabat di kabupaten lainnya di Bali.

Dalam sambutannya, Men PAN- RB memastikan MPP di Badung ini merupakan yang terbaik dari sejumlah MPP yang telah di-launching baik pada skup nasional maupun lokal Bali.Di Bali yang telah memiliki MPP, ujar mantan Wakapolri tersebut, Kota Denpasar dan Karangasem.“Badung relatif yang terbaik,” ujarnya.

MPP ini, tegas Safruddin, merupakan gagasan yang terinspirasi dari Nawacita.Terhadap enam pelayanan publik, negara hadir di tengah-tengah masyarakat.“Dalam hal ini, PAN RB merupakan pembina terhadap pelayanan publik,” katanya.

Konsepnya, kata Syafruddin, lembaga ini merupakan integrasi pelayanan publik baik pusat dan daerah.Ini merupakan suatu inovasi.

Dulu, kata Syafruddin, pelayanan dilakukan secara terpisah.Ini tentu saja tidak efektif dan efisien dan berbiaya tinggi.“Awal dirintis, layanan satu pintu baru dilakukan oleh samsat,” katanya.

Perkembangan selanjutnya, ungkapnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai berkembang. Semua diselesaikan dalam satu kantor termasuk ada pendelegasian kewenangan. “MPP merupakan pengembangan PTSP yang didukung teknologi sehingga mudah diakses,” katanya.

Pembentukan MPP ini, tegasnya lagi, akan menimbulkan kemudahan dalam berusaha sekaligus mengubah pola pikir egosektoral menjadi satu kesatuan yang padu. “Tentu semua ini perlu didukung oleh SDM atau ASN yang berkinerja tinggi,” ungkapnya. Dengan adanya MPP ini, perekonomian dipastikan akan tumbuh. “Minat investor muncul dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat,” katanya.

Di bagian lain, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos. yang mendampingi Men PAN-RB saat launching tersebut menegaskan MPP merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan kemudahan akses dalam pengurusan segala perizinan adan dokumen lainnya.

Menurutnya Bupati asal Pelaga, Petang tersebut, kehadiran pemerintah dan beberapa instansi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada satu atap tentu sangat membantu dan memudahkan masyarakat.“Kami terus melakukan inovasi dan membangun budaya melayani dengan moto bekerja sepenuh hati, bekerja dengan hati dan bekerja berhati-hati.Harapan kami, dengan tersedainya MPP Kabupaten Badung, masyarakat datang sendiri untuk mengurus berbagai keperluannya,” katanya.

Di hadapan Menpan RB Drs. Syafruddin, M.Si., Bupati Nyoman Giri Prasta menyatakan, kepastian soal waktu pelayanan atau respons time bisa lebih optimal. Dengan MPP ini, katanya, waktu penyelesaian sebuah dokumen baik perizinan maupun dokumen lainnya minimal ada kepastian,” katanya.

Selain itu, Bupati sempat memaparkan program-program inovatif Badung yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Badung. Program ini menyasar lima sektor yakni pertama papan, sandang dan pangan, kedua pendidikan dan kesehatan, ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat agama adat seni dan budaya, serta kelima pariwisata. Semua program di lima sektor ini dipaparkan gamblang oleh Bupati. Salah satunya program kesehatan dengan menerapkan konsep Tri Kona, yakni lahir, hidup, hingga mati pun memperoleh tanggungan dari pemerintah.