Musrenbang RKPD Tahun 2019 Kecamatan Abiansemal, "Tingkatkan Investasi, SDM dan Infrastruktur Menuju Ekonomi Berkualitas" | Bali Tribune
Diposting : 6 February 2018 20:00
I Made Darna - Bali Tribune
motivasi
MUSREMBANG - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Musrenbang RKPD 2019 Kecamatan Abiansemal di ruang pertemuan Kantor Camat Abiansemal, Senin (5/2) kemarin.

BALI TRIBUNE - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2019 untuk Kecamatan Abiansemal dilaksanakan, Senin (5/2) kemarin di ruang pertemuan Kantor Camat Abiansemal.

Musrenbang Kecamatan yang diawali di Kecamatan Abiansemal ini mengangkat tema pembangunan badung tahun 2019 yakni "Peningkatan Investasi dan Kualitas SDM serta Pemantapan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan.

Musrenbang Abiansemal dibuka oleh Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya serta dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Camat Abiansemal I Gst. Ngurah Surya Jaya, Ketua Dekranasda Badung Ny. Seniasih Giri Prasta, Perangkat Daerah, Perbekel, BPD, Organisasi Wanita se-Kec Abiansemal. 

Camat Abiansemal I Gst. Ngr. Surya Jaya melaporkan, bahwa pada tanggal 1 Pebruari lalu telah menyampaikan hasil rekap usulan Musrenbang RKPD Kec. Abiansemal kepada Bappeda. Pelaksanaan Musrenbang dibagai empat kelompok yakni Kelompok Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Kelompok Sarana Prasarana Wilayah, Kelompok Sosial Budaya dan kelompok Pengembangan SDM. Untuk kelompok ekonomi dan SDA diusulkan oleh 9 Desa dengan jumlah usulan 29 kegiatan, nilai Rp. 45 M lebih.

Kelompok sarana prasarana wilayah diusulkan 18 Desa dengan jumlah 311 kegiatan, nilai Rp. 757 M lebih. Kelompok sosial dan budaya diusulkan 8 Desa, jumlah usulan 14 kegiatan dengan nilai Rp. 16 M lebih dan kelompok pengembangan SDM diusulkan 9 Desa, jumlah usulan 31 kegiatan, nilai Rp. 8,8 M lebih. "Semua usulan tersebut tidak terlepas dari upaya membangun badung dari pinggiran dimana luas Kecamatan Abiansemal 96,01 km2, " tambahnya.

Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya mengatakan, musrenbang kecamatan wajib dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum ini akan menentukan kematangan dan kemantapan dalam mempersiapkan RKPD secara berkesinambungan dan terintegrasi. Dalam Musrenbang Kecamatan ini juga akan dibuka ruang komunikasi antar stakeholder pembangunan dalam penyusunan RKPD 2019, dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di kecamatan.

Pada kesempatan itu Wira Dharmajaya juga menyampaikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil musrenbang 2017, yang telah dianggarkan dalam APBD Badung tahun 2018 dengan total belanja sebeaar Rp. 7,2 triliun lebih. Dengan alokasi dari sisi manfaat sebesar 77,60% belanja publik dan 22,08% belanja aparatur. Berorientasi pada bidang pendidikan 20,33% dan kesehatan 11,04%. "Kondisi ini menunjukkan APBD Badung bersifat pro rakyat, " tambahnya. Disampaikan pula beberapa indikator ekonomi mikro berdasarkan publis data dari BPS dengan kondisi tahun 2016. Dimana pertumbuhan ekonomi 6,79% tertinggi di Bali. Indeks gini ratio mencapai 0,32 mengindikasikan ketimpangan rendah, tingkat kemiskinan 2,06%, IPM Badung 79,80.

Sementara Wabup. Suiasa dalam pengarahannya menyampaikan, kehadirannya dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini guna memastikan bahwa sumber perencanaan yang bersumber dari masyarakat desa sesuai dengan visi dan misi, PPNSB serta tema pembangunan daerah. Suiasa juga ingin menangkap secara filosofis dan historis masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah. "Semangat filosofis dan historis itu kan tidak diatur dalam regulasi, malahan itu yang menjadi motivasi harapan besar masyarakat," katanya.

Diharapkan dalam musrenbang ini, sejak awal dilakukan filterisasi usulan baik yang sesuai dengan kebijakan daerah, provinsi, nasional, maupun menfilter yang mana benar-benar menjadi kebutuhan. Suiasa yakinkan bahwa setiap usulan desa akan didapatkan, karena Pemkab Badung sepakat menggunakan pola pembangunan nasional semesta berencana sehingga keseluruhan wilayah mendapatkan kegiatan pembangunan, dan secara menyeluruh mendapat asas manfaat. "Kami jamin pola kesemestaan ini akan terwujud di semua desa, " pungkasnya.