Nilai Akuntabilitas Kinerja Badung Meningkat, Dapat Bonus DID Rp 8,2 Milyar. | Bali Tribune
Diposting : 1 February 2018 18:46
I Made Darna - Bali Tribune
penghargaan
Menteri PAN dan RB, Dr. Asman Abnur menyerahkan secara langsung Penghargaan AKIP untuk evaluasi tahun 2017 kepada Sekda Badung Wayan Adi Arnawa di di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Rabu (31/1) kemarin.

BALI TRIBUNE - Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Kab. Badung melalui penerapan manajemen kinerja yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi berorientasi kinerja semakin menunjukan hasil yang menggembirakan.

Terbukti nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badung tahun 2017 meningkat dari 76,37, naik signifikan menjadi 77, 53 dengan predikat BB (sangat baik), sedangkan target dalam RPJMD 76,50. Atas prestasi ini khusus daerah yang dapat predikat A dan BB akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), dimana Badung diumumkan mendapat DID sebesar Rp 8,2 Milyar dibawah Banyuwangi yang memperoleh A dengan DID Rp. 8,7 Milyar. Penghargaan AKIP untuk evaluasi tahun 2017 diserahkan langsung Menteri PAN dan RB, Dr. Asman Abnur, diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa pada acara Penyerahan hasil laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah wilayah II di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Rabu (31/1). Acara tersebut juga dihadiri Deputi Akuntabiltas dan Pengawasan KemenPAN RB, Muhamad Yusuf Ateh dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, serta Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah daerah wilayah II (Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT).

Menteri PAN dan RB, Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan bahwa evaluasi lakip ini menjadi model dan Kemenpan RB tahun depan menargetkan seluruh daerah minimal mendapat predikat B. "Dalam hal ini bukan lagi serapan anggaran maupun opini WTP sebagai ukuran, namun yang paling penting manfaat dari anggaran itu yang menjadi ukuran. 

Dengan evaluasi ini kam8 harapkan banyak daerah yang berubah orientasinya yang selama ini serapan menjadi outcome, " jelasnya. Untuk itu KemenPAN RB akan terus memberi motivasi serta pendampingan dan sekarang KemenPAN RB membuat sistem e-SAKIP. Dengan sistem ini diharapkan pemerintah daerah akan dimudahkan dalam konsultasi dan pendampingan sehingga tidak terjadi antraean di KemenPAN RB, juga akan mendorong daerah akan lebih meningkatkan nilai AKIP nya. Untuk Bali, dan Kabupaten Badung Menpan RB memberikan apresiasi karena sudah mendapat predikat BB gemuk sangat baik, dan selangkah lagi sebetulnya sudah A. Selain itu kabupaten/kota di Bali juga tidak ada yang CC, sudah naik menjadi B dan BB. "Ini luar biasa, kesadaran mengelola anggaran itu sudah dirasakan manfaatnya oleh kepala daerah," tambahnya

Sementera itu Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, atas nama Pemkab Badung menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena kinerja Pemkab Badung mendapat predikat BB. Ini merupakan perjuangan yang cukup panjang, dimana dibawah bimbingan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wabup. I Ketut Suiasa, program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran. Tentu kedepan Sekda akan memberikan motivasi sekaligus inspirasi kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD yang merupakan visi misi dan komitmen dari Bupati dan Wabup. Untuk itu pimpinan perangkat daerah dan seluruh ASN di Badung,  hasil yang diraih ini dapat dijadikan sebagai reward yang patut dipertahankan dan kedepan di tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan dengan meraih nilai A.

Deputi Akuntabiltas dan Pengawasan KemenPAN RB,  Muhamad Yusuf Ateh melaporkan, SAKIP adalah katasilator terciptanya efesiensi melalui penguatan implementasi managemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan berkesinambungan di seluruh Instansi, pada tahun 2017 KemenPAN RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja kepada 82 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 510 Kabupaten/Kota. Untuk Wilayah II yang dievakuasi terdiri dari 148 Kabupaten/Kota dan 11 Provinsi. 

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan, rata-rata nilai dari 51,84 pada tahun 2016 menjadi 56,50 di tahun 2017. "Tidak ada lagi yang memperoleh predikat D," jelasnya. Ditambahkan, peningkatan AKIP ini juga diapresiasi dengan pemberian Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kementerian Keuangan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meraih predikat A dan BB, dengan besaran kisaran Rp 7,2-8,7 Miliar.