Diposting : 7 February 2019 22:33
Putu Agus Mahendra - Bali Tribune
Bali Tribune, Negara - Pemkab Jembrana menerima Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin. SAKIP tersebut diterima oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, Rabu (6/2), di Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin.
SAKIP tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Wilayah II yang meliputi 11 Provinsi dan 150 kab/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta. Tahun ini Pemkab Jembrana meraih peringkat B dengan nilai 66,38. Prestasi ini mengalami peningkatan 4,15 point dari tahun sebelumnya dengan nilai 62,23. Bupati Artha pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasihnya kepada semua OPD di Pemkab Jembrana atas kerjakerasnya. “Raihan ini tidak lepas karena kerja keras semua pihak, dan semua OPD yang ada di Pemkab Jembrana. Dan kami akan selalu terus berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja,” ungkapnya.
Bupati Artha juga memotivasi jajarannya agar nilai SAKIP yang diperoleh saat ini tersebut tidak hanya berejnti sampai di peringkat B saja, namun bisa ditingkatkan dan naik keperingkat BB bahkan bila memungkinkan bisa sampai ke peringkat A. Bupati Artha yakin prestasi tersebut kedepannya bisa tercapai dengan kerja keras dan kerjasama kuat semua pihak di Pemkab Jembrana. Untuk meraih predikat BB tersebut, Pemkab Jembrana hanya memerlukan beberapa pont saja, bahkan apabila dilaksanakan maksimal maka bisa meraih predikat A. “Dengan nilai sekarang (66,38), saya berharap ditahun yang akan datang peringkat kita bisa naik ke BB (70 point) yang hanya selisih 3,62 point saja, bahkan bisa juga naik ke peringkat A” kata Artha.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin menegaskan evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pihaknya terdahapa pemerintaha daerah bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada upaya untuk mengasistensi, mendampingi, dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami didaerah. Pihaknya juga menyatakan akan membantu daerah daerah dalam menyusun perencanaan hingga mengevaluasi pelaksanaan program dan memberikan masukan serta mengawasi target capaian program tersebut.
