Diposting : 24 April 2019 15:12
Redaksi - Bali Tribune
balitribune.co.id | Gianyar - Dalam kontestasi politik di Pileg 2019, jangankan beda bendera partai, dalam satu atap partai pun para caleg harus berebut suara terbanyak untuk meraih tiket ke gedung rakyat. Namun, kali ini jurus jitu PDIP dengan pola Paket Satu Jalur, benar-benar membuat partai lain tak berdaya. Tak terkeculai, Partai Hanura yang menjadi mitra koalisi permenennya. Karena, dari perhitungan sementara, tak satupun calegnya bisa lolos di DPRD Gianyar.
Caleg Partai Hanura Gianyar I Nyoman Artawa Putra, merupakan satu dari sejumlah incumbent yang diprediksi gagal mempertahankan kursinya. Artawa mengakui dahsyatnya gerakan “Satu Jalur” caleg PDIP di bumi seni. Disebutkan, gerakan caleg PDIP ini benar-benar mengkungkung ruang alternatiaf pemilih, karena sudah terbelenggu dengan pilihan satu paket ini. Terlebih, paket-paket ini, kerap disokong olah gerakan para pimpinan partai yang memegang jabatan tertinggi di daerah. “Sejatinya suara saya meningkat drai lima tahun sebelumnya. Angka 3.238 suara yang saya kantongi sulit lolos dalam perebutan 10 kursi di Dapil II (Blahbatuh-Tampaksiring),” ungkapnya.
Lanjutnya, dana bantuan sosial (Bansos) bukanlah kunci dari kemenangan. Sebab selama ini, pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Gianyar ini telah banyak menyalurkan bansos ke masyarakat. Namun yang menciderai demokrasi di Kabupaten Gianyar, adalah adanya keterlibatan bendesa adat, untuk mematikan caleg partai-partai kecil. “Bukan bansos yang mematikan, tetapi adanya keterlibatan perangkat adat, yang mengintimidasi pemilih,” sebutnya.
Baginya, gerakan satu jalur dengan dukunga bansos dari eksekutif semakin membentang gerakan partai kecil. Buktinya, oknum bendesa atau prajuru adat pun ikut bergerak untuk membatasi masyarakat bahkan mengarahkan pilihannya. “Intimidasi terhadap calon dari partai kecil sangat massif. Apalagi kami bukan calon yang suka berjanji. Seperti halnya program pembangunan wantilan, Dewan kan tidak punya program seperti itu, itu program bupati, hanya saja diakui oleh caleg-caleg tertentu,” ujarnya.
Selain itu, Artawa juga mengatakan saat ini masih terdapat banyak pemilih yang pragmatis. Dimana mereka lebih mementingkan uang, daripada pembangunan wilayahnya. Meksi tidak ada yang kena operasi tertangkap tangan atau dilaporkan, money politik disebutkan sudah tidak menjadi rahasia umum di masyarakat.
