BALI TRIBUNE - Melubernya sampah kiriman di pesisir pantai di Kabupaten Badung, mengundang keprihatinan para pelaku pariwisata yang ada di sepanjang pantai tersebut.
Pelaku pariwisata seperti hotel dan restoran ini pun mendesak pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung melakukan penambahan sarana prasana pembersih sampah, semisal alat berat. Dengan begitu sampah kiriman yang tiap tahun memenuhi pantai di Gumi Keris ini bisa cepat ditangani.
Atas minimnya “senjata sampah” DLHK ini bahkan sempat diadukan oleh sejumlah pengusaha ke Komisi III DPRD Badung. Pengusaha intinya mendesak pemerintah menambah alat, sehinggat penanganan sampah bisa lebih cepat.
Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata dikonfirmasi, Kamis (21/12), membenarkan ada aspirasi dari para pelaku pariwisata khususnya pengusaha hotel dan restoran yang ada di pesisir Pantai Kuta, Legian dan Seminyak agar pemerintah segera memperbanyak alat pembersih sampah di sepanjang pantai tersebut.
“Iya, aspirasi pengusaha agar alat berat diperbanyak. Karena pengusaha sudah dengan kesadaran sendiri ikut membantu membersihkan sampai kiriman, tapi karena alat terbatas jadinya mereka kesulitan,” kata Alit Yandiana.
Ia pun mengakui pihak DLHK sudah bekerja keras melakukan penanganan, namun karena volume sampah sangat banyak, dan alat yang minim sehingga penanganan terkesan lamban. Ia pun meminta DLHK segera merespon keluhan pelaku pariwisata ini untuk memudahkan dalam bekerja.
“Pengusaha sudah mau bersinergi membantu, tapi kalau alat berat kurang kan tidak maksimal. Jadi, kami minta aspirasi penambahan alat dari pengusaha ini segera direspon oleh DLHK,” pintanya.
Selaku Ketua Komisi yang membidangi Anggaran dan Pendapatan Daerah di Dewan Badung, Alit Yandinata menyebut sarana berupa alat berat louder, truk sampah dan sejenisnya memang perlu ditambah. “Ini kan sudah jadi fenomena (sampah kiriman, red). Jadi sarana prasarana ini harus memadai. Tugas instansi terkait lah yang harus mengusulkan ini,” jelasnya lagi.
Pihaknya di parlemen Badung siap membackup untuk pengadaan alat pembersih pantai ini. “Mestinya DLHK itu proaktif, kalau alat kurang segera usulkan penambahan. Dan kami di dewan pasti akan membackup dari segi penganggaran,” terangnya.
Dikatakan juga bahwa pantai sebagai destinasi pariwisata di Badung wajib dalam kondisi bersih dan layak dikunjungi. Sebab, pantai juga menjadi bagian pendukung penyumbang PAD (pndapatan asli daerah) untuk Badung.
“Mesin uang daerah kita kan pariwisata. Kalau pariwisata kumuh, gimana kita bisa bicara uang?,” tukasnya.
Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan sebelumnya mengakui pihaknya cukup kesulitan dalam menangani sampah kiriman di Pantai Kuta. Pasalnya, saat musim angin barat sampah kiriman bisa meluber mencapai 100 ton per hari. Pejabat asal Sempidi ini bahkan sempat memberlakukan Pantai Kuta darurat sampah lantaran banyaknya sampah yang menumpuk.
Berdasarkan catatan Dinas LHK Badung, sejak sampah kiriman mulai menerjang kawasan pesisir di Badung, total kurang lebih 477 ton sampah telah dikumpulkan oleh seluruh petugas yang berjumlah 700-an orang. Di pantai se-Kuta Utara ada 76,5 ton, jumlah sampah kiriman pantai wilayah Kuta dan Legian sebanyak 378 ton, sedangkan di kawasan pesisir pantai ujung selatan kurang lebih 22,5 ton. Namun demikian baru sekitar 453 ton saja yang sudah diangkut ke TPA Suwung.
