Denpasar, Bali Tribune
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan semua petinggi PDIP di Pulau Dewata, Selasa (20/9). Selain membahas masalah sanksi tegas terhadap Bendahara DPD PDIP Provinsi Bali Dewa Nyoman Sukrawan, dalam pertemuan yang berlangsung di Bedugul itu, Megawati juga menginstruksikan pada kader partai untuk segera membuat dan menyusun strategi pemenangan Pilkada Buleleng 2017.
Pertemuan mendadak ini sempat menuai kontroversi. Sebab tersebar di media sosial, akibat pertemuan ini agenda rapat paripurna di DPRD Kabupaten Gianyar justru dibatalkan. Hanya saja, isu miring ini langsung dibantak Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan.
“Memang benar ada pertemuan di Bedugul dan ini perintah Ibu Ketua Umum agar memanggil semua kader partai. Namun demikian, pertemuan itu membahas masalah Pilkada Buleleng dan tidak ada hubungannya dengan pembatalan rapat di Kabupaten Gianyar,” ujar Koster, saat ditemui dalam lawatannya bersama peserta seminar internasional di Subak Sembung, Peguyangan Denpasar.
Menurut Koster, dalam pertemuan tersebut, dirinya mendampingi langsung Megawati. Ia berdalih, semua kader partai di Bali, memang sengaja dikumpulkan Megawati sebelum keberangkatannya ke Jakarta. Megawati sengaja mengumpulkan seluruh kader, lantaran rekomendasi DPP PDIP untuk Pilkada Buleleng sudah turun. Rekomendasi tersebut sudah tegas mengusung pasangan Putu Agus Suradnyana - dr. Nyoman Sutjidra (PASS), sebagai calon bupati dan wakil bupati Buleleng.
“Oleh karenanya, bagi semua kader partai diminta untuk bekerja keras memenangkan calon incumbent yang diusung PDIP pada Pilkada Buleleng 2017 mendatang,” tegas Koster. Bersamaan dengan kepastian pengusungan Paket PASS, seluruh kader partai diminta untuk segera menyusun strategi pemenangan Pilkada Buleleng. Konsolidasi partai diminta terus dilakukan serta menjalankan semua apa yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh partai.
“Rekomendasi sudah keluar, semua kader partai harus tunduk dan kerja keras untuk memenangkannya,” kata politisi asal Buleleng itu. Sementara dalam pertemuan tersebut, demikian Koster, Megawati juga kembali mempertanyakan masalah Dewa Nyoman Sukrawan yang masih tetap ngotot maju melalui jalur independen. Hal ini menjadi pertimbangan, meskipun sebelumnya telah disarankan untuk mengundurkan diri dari pertarungan.
Hanya saja, Dewa Sukrawan tetap ngotot, sehingga sanksi tegas dari partai sudah menanti. Partai, demikian Koster, secara tegas memutuskan untuk dipecat. “Kita sudah menyarankan untuk mengurungkan dirinya untuk maju, tetapi tetap ngotot maju di Pilkada Buleleng. Ya, akhirnya sanksi tegas dipecat dan hanya ada kesempatan untuk melakukan rehabilitasi pada saat Kongres nanti dan urusan soal Dewa Sukrawan sudah selesai,” beber Koster.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali, Gusti Ngurah Jaya Negara. Menurut dia, sampai saat ini Dewa Sukrawan masih tetap serius untuk maju sebagai calon bupati Buleleng. Buktinya, dari kekurangan dukungan KTP, Dewa Sukrawan masih tetap berusaha untuk bisa memenuhi kekurangan tersebut. Menurut Jaya Negara, ketika kader partai itu melanggar perintah partai, maka kader bersangkutan harus siap menerima sanksi apapun yang diputuskan partai.
“Sehingga ada keadilan bagi semua kader partai yang melakukan pelanggaran, seperti halnya mantan kader PDIP Mas Sumatri yang memilih jalur lain saat maju di Pilkada Karangasem,” ucapnya. Meski Mas Sumatri memenangkan Pilkada Karangasem, kata Jaya Negara, pemecatan jalan terus karena sanksi sudah diberikan jauh sebelumnya. “Sanksi harus diberikan, sehingga ada keadilan bagi siapapun kader partai yang melanggar perintah partai,” pungkas Jaya Negara, yang juga Wakil Walikota Denpasar.
