Pemerintah Tak Jamin Tidak Ada PHK | Bali Tribune
Bali Tribune, Jumat 29 Maret 2024
Diposting : 12 December 2017 18:58
I Made Darna - Bali Tribune
erupsi
Ida Bagus Oka Dirga

BALI TRIBUNE - Pemkab Badung ternyata tidak berani menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan  kerja (PHK) akibat lesunya pariwisata Bali dampak erupsi Gunung Agung. Pun demikian, pemerintah Gumi Keris melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat tetap mengimbau agar karyawan hotel yang sudah dirumahkan tidak sampai di PHK.

“Kami harap ada saling pengertian antara pengusaha dan pekerja. Jangan saling ngotot. Kami tetap mengimbau agar tidak ada PHK,” tegas Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Ida Bagus Oka Dirga, Senin (11/12).

Bila ada pekerja yang sudah dirumahkan, pihaknya mengaku akan melakukan mediasi agar tidak berlanjut PHK.  “Melihat kondisi sekarang ini, kami dari pemerintah berusaha untuk melakukan mediasi bersama, mencarikan solusi terbaik. Dan berharap tidak ada PHK karyawan,” katanya lagi.

Ia pun mewanti-wanti agar kedua pihak, yakni pengusaha dan pekerja tidak saklek. “Dengan kondisi seperti sekarang ini, kalau mematuhi undang-undang, pasti akan terjadi benturan,” jelas Oka Dirga.

Bencana erupsi Gunung Agung, lanjut dia, memang dampaknya  cukup  besar bagi pariwisata Bali. Pasalnya, kunjungan turis sepi membuat tingkat hunian hotel juga anjlok, sehingga ujung-ujungnya berimbas pada masalah tenaga kerja. Pihaknya minta semua pihak harus ngerti dengan lesunya pariwisata sesaat ini. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, IGN Rai Surya Wijaya, menjelaskan bahwa  bencana yang terjadi saat ini tidak bisa diprediksi. Erupsi Gunung Agung, kata dia, berdampak besar pada sektor pariwisata, sehingga tingkat hunian hotel turun drastis. Akibatnya, pengusaha harus melakukan efisiensi. “Hunian hotel sepi, jadi mau tidak mau kami harus melakukan efisiensi,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Salah satu efisiensi yang dilakukan memang adalah pengurangan tenaga kerja. Yakni, dengan memberikan cuti karyawan hingga mematikan lampu dan pendingin ruangan saat tidak ada tamu menginap.

Dia mengatakan, kalau kondisi seperti ini berlangsung  lama hingga satu tahun, mau tidak mau pengusaha pasti melakukan PHK karena bagaimana bisa membayar tenaga kerja jika tidak ada wisatawan menginap.

Namun, untuk saat ini pihaknya belum melakukan langkah ekstrem, karena masih berharap situasi pariwisata kembali stabil. “Kami tidak akan menyerah, kami terus berupaya agar pariwisata kita bisa bangkit lagi,” tegasnya.

Untuk menggaet kembali wisatawan datang ke Bali, Surya Wijaya mengaku sudah melakukan langkah-langkah. Di antaranya dengan melakukan rapat koordinasi dengan para jasa penerbangan, konjen, sejumlah pemangku kepentingan pariwisata di Bali untuk menyatukan persepsi dalam mempromosikan Bali masih aman untuk dikunjungi.

“Kami juga memohon kepada sejumlah negara tidak mengeluarkan travel warning ke Bali sehingga warga negaranya bisa datang ke Bali. Selain itu, kita juga harus mengadakan promosi big deal yaitu semua komponen ikut berperan aktif mempromosikan pariwisata Bali dan memberikan sejumlah potongan harga kamar agar mereka datang ke Bali,” katanya.

Selain itu, media juga diimbau tidak boombastis dalam memberitakan erupsi Gunung Agung. “Kami juga akan mengundang media-media asing serta agen perjalanan asing untuk datang ke Bali. Mereka harus tahu kondisi sebenarnya bahwa Bali, tidak seluas Gunung Agung,” tukasnya.

Sebelumnya, penolakan PHK sempat disuarakan oleh Federasi Serikat Pekerja Bali. I Wayan Suyasa selaku Ketua FSP Bali Kabupaten Badung meminta pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata tidak melakukan penciutan pegawai setelah pariwisata Bali lesu. Menurut dia, pengusaha harus bijaksana menyikapi kondisi bencana ini dengan tidak menjadikan pekerja sebagai korban PHK.

“Kami dari FSP Bali menolak ada PHK. Pengusaha harus menyikapi lesunya pariwisata ini secara arif dan bijaksana. Bahwa kondisi ini disebabkan oleh musibah bencana alam,” katanya.