Diposting : 12 June 2019 23:42
Izzarman - Bali Tribune
Bali Tribune/ Izzarman
balitribune.co.id | Pasca Idul Fitri yang dibarengi tradisi mudik, Pemerintah Provinsi Bali disibukkan masalah penduduk pendatang (duktang). Jumlah arus balik, biasanya lebih banyak dari arus mudik. Mereka yang mudik sebagian ada yang membawa keluarganya untuk tinggal di Bali. Baik yang sudah mendapat pekerjaan di sektor informal, atau hanya sekadar menjadi asisten rumah tangga. Belum lagi yang datang atas inisiatif sendiri karena tergiur oleh cerita sukses para pemudik yang cenderung ‘pamer keberhasilan di rantau’ selama mudik di kampung halaman.
 
Menghadapi serbuan pendatang ini masing-masing pemerintah kabupaten/kota melakukan razia dan penertiban. Pemkab yang paling sibuk adalah Jembrana dan Karangasem. Di Jembrana ada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, pintu masuk dari Pulau Jawa ke Bali. Di Karangasem ada Pelabuhan Padang Bai, pintu masuk dari Pulau Lombok (NTB). Pemeriksaan terhadap penumpang kapal yang turun di dua pelabuhan itu diperketat. Tidak hanya untuk alasan mengantisipasi masuknya barang selundupan seperti narkoba dan bahan peledak, tapi juga untuk membatasi warga pendatang ke Bali.
 
Sikap tegas diambil Pemkab Jembrana terhadap penduduk pendatang yang tidak memiliki identitas diri kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Gabungan Pemprov Bali dan Pemkab Jembrana di Pelabuhan Gilimanuk, warga atau penumpang yang tidak memiliki KTP dipulangkan ke daerah asalnya. Setidaknya ada 11 penduduk pendatang yang dipulangkan dalam operasi pada Selasa (11/6) lalu.
 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi beralasan pemulangan duktang itu demi keamanan Pulau Bali. Pemprov Bali tidak mau ambil risiko dengan membiarkan orang tanpa identitas masuk Bali. Sikap ini pun semestinya dimiliki pemerintahan provinsi/kota dan kabupaten manapun di wilayah Indonesia. Seseorang baru bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia (WNI) apabila memiliki identitas diri, salah satunya KTP.
 
Apalagi Bali sebagai daerah wisata, kunjungan wisatawan sangat ditentukan oleh faktor keamanan—dalam arti luas—yakni setiap persoalan yang berpotensi memunculkan masalah.  Duktang tanpa tujuan yang jelas berpotensi menimbulkan masalah sosial dan kependudukan. Duktang tanpa pekerjaan berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Duktang tanpa identitas berpotensi menimbulkan kerawanan tindak kejahatan.
 
Jadi, clear bahwa duktang tanpa identitas merupakan ancaman terhadap masalah keamanan Bali. Kendati pun setiap WNI bebas tinggal dimana pun di wilayah Indonesia, tapi tanpa identitas, tanpa tujuan yang jelas, tanpa pekerjaan dan penjamin, duktang jenis ini masuk kategori ancaman bagi keamanan.   
 
Di luar masalah keamanan, sesungguhnya ada yang lebih dikhawatirkan Pemprov Bali yakni semakin berkurangnya penduduk asli Bali, sementara penduduk pendatang semakin berkembang. Data BKKBN Provinsi Bali menyebutkan, laju pertumbuhan penduduk Bali menurun dari 2,31% pada 2010 menjadi 2,14% pada 2017. Selain itu, terjadi pula penurunan angka kelahiran total dari 2,3 pada 2012 menjadi 2,1 per perempuan usia subur pada 2018. 
 
Menurut Kepala BKKBN Provinsi Bali Catur Sentana, penurunan ini selain sebagai dampak penggunaan kontrasepsi yang telah mencapai 54,8% bagi pasangan usia subur, juga meningkatnya usia kawin pertama perempuan dari 21,9 tahun menjadi 22,1 tahun. 
 
Sukses program KB dengan slogan ‘Dua Anak Cukup, Laki-laki Perempuan Sama Saja’ memang menjadi salah satu penyebab stagnannya penduduk asli Bali. Yang melonjak justru penduduk pendatang, WNI dan WNA yang merais rezeki dari kepariwisataan Bali. Sejak lama Pulau Bali menjadi incaran para perantau dari seantero Indonesia bahkan mancanegara. Mereka datang ke Bali, ada yang datang membawa uang berinvestasi, tapi jauh lebih banyak lagi yang datang mengadu nasib mencari pekerjaan.
 
Gubernur Bali I Wayan Koster sangat menyadari adanya ancaman demografi terhadap nilai-nilai luhur nenek moyang orang Bali. Stagnannya pertumbuhan penduduk asli Bali, di satu sisi merupakan prestasi program Keluarga Berencana (KB), tapi di sisi lain mengancam eksistensi seni, budaya dan agama yang menjadi ruh Bali dalam memikat wisatawan. Sebagian warisan leluhur terancam tergerus arus modernisasi, diantaranya penetrasi budaya luar Bali.  
      
Menarik pendapat yang dikemukakan Ketua Umum Asosiasi  Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia (FKUBI)  Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Ratu Aji) dalam acara simposium demografi dengan tema ‘Dampak Perubahan Struktur Penduduk Bali terhadap Tatanan Kehidupan Masyarakat Bali yang Dilandasi Nilai-Nilai Luhur Hindu Dharma’ di Wantilan Kantor DPRD Bali, 25 Mei 2019 lalu. Menurutnya, Pancasila dan kebhinekaan merupakan bagian dari perjanjian bangsa sehingga negara wajib melindungi seluruh daerah-daerah dengan segenap tumpah darahnya.
 
Tumpah darah yang dimaksud adalah budayanya, adatnya, sukunya, bahasanya maupun agamanya supaya tetap menjadi tuan di daerahnya sendiri. Pancasila dan kebhinekaan bertujuan untuk melindungi agar Papua tetap Papua, Sulawesi tetap Sulawesi, Madura tetap Madura, Bali tetap sebagai Bali. Jangan kemudian diubah, misalnya Banyuwangi menjadi Bali atau Bali menjadi Jawa atau Aceh menjadi Jawa. Itu tidak boleh terjadi.
Agar tatanan hidup masyarakat Bali tidak hilang oleh dominasi pendatang, pemerintah harus mengatur jumlah penduduk pendatang masuk ke Bali. Demografi paralel dengan adat dan kebudayaan. Jika penduduk pendatang lebih banyak, maka adat dan budaya merekalah yang akan mendominasi. Oleh karena itu, jumlah penduduk pendatang harus dibatasi hanya 20 persen dari populasi penduduk di suatu wilayah. Kalau sudah 20 persen, pemerintah harus menyeleksi dengan ketat, disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut.
 
Semua pihak, baik instansi terkait, stakeholder serta pemangku kepentingan hendaknya bersinergi menghadapi masalah ini. Langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang harus disusun sejak dini untuk menyelamatkan ‘identitas’ Bali. Pelestarian adat, budaya, tradisi, seni dan warisan leluhur Bali lambat laun akan pudar dengan sendirinya apabila tidak ada generasi penerusnya. Di sisi lain adat, budaya, seni dan tradisi luar Bali semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya penduduk pendatang. ***