Diposting : 2 January 2020 00:11
Djoko Purnomo - Bali Tribune
Bali Tribune/PERNYATAAN - GM Royal Garden Villa & Restaurant, Luh Citra Wirya Astuti saat menandatangani surat pernyataan di hadapan penyidik Satpol PP Kabupaten Badung, Selasa (31/12) lalu.
balitribune.co.id | Nusa Dua - Setelah tertunda sehari, General Manager (GM) Royal Garden Villa & Restaurant (RGVR), Luh Citra Wirya Astuti mewakili pemilik usaha tersebut Hedar Giacomo Boy Syam akhirnya memenuhi panggilan sekalikus menghadap ke penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, Selasa (31/12).
  
Hal ini terkait dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan temuan di lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung, Kamis (26/12) lalu. Selain tak mengantongi kelengkapan surat izin juga terbukti menyalahgunakan peruntukan bangunan perumahan (digunakan untuk bisnis perhotelan/penginapan khusus bagi wisatawan asing), sehingga Satpol PP Kabupaten Badung menerbitkan surat panggilan nomor: 640/488/IX/PPNS/Sat.Pol.PP, tertanggal 26 Desember 2019.
 
Saat sidak petugas juga menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran, seperti soal keberadaan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih global dan ditemukan adanya jual beli atau transaksi kamar terhadap sejumlah tamu asing.
 
Bahkan, sejak perumahan tersebut didirikan dan dibangun, sekitar 7 tahun lalu, namun sampai saat ini belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemkab Badung. 
 
Kepada penyidik, Citra, kelahiran Sangsit, 27 Januari 1983 itu mengakui bahwa pihaknya memang tidak mengantongi kelengkapan surat-surat izin untuk mengoperasionalkan usaha yang berlokasi di Jalan Giri Asri, Benoa, Kuta Selatan (Kutsel), Kabupaten Badung itu. Bahkan, Citra juga mengaku, jika sebelumnya pernah menerima surat panggilan I, II, dan III dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
 
Saat dikonfirmasi, Kasi Penyidik dan Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Badung, I Wayan Sukanta membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Pemilik yang diwakili GM perumahan itu telah memenuhi panggilan kami dan membuat surat pernyataan untuk segera mengurus beberapa surat izin yang belum dikantonginya," ujar Wayan Sukanta.
 
Selama ini, pihak RGVR hanya memiliki IMB global, dan belum mengurus IMB rumah per unit yang harus segera diberikan kepada ratusan penghuni perumahan itu. “Dia (pengembang RGVR, red) sudah melanggar dari peruntukan perumahan yang diperjualbelikan. Kami tetap memakai dasar hukum aturan yang semestinya, termasuk terkait kelengkapan surat izin yang harus dimilikinya," tegas Sukanta.
 
Pihak Satpol PP Kabupaten Badung juga akan tetap melakukan pengawasan dan pembinaan. Termasuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan sidak kembali di lokasi RGVR.
 
Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, seharusnya pihak RGVR segera menghentikan kegiatan operasionalnya, karena baru mengantongi IMB global. Apalagi, sesuai fakta di lapangan, sejumlah rumah tersebut disewakan, sehingga bangunan rumah itu bersifat komersial.
 
“Hasil temuan di lapangan, pihak RGVR malah memberikan NPWPD, hal ini membuktikan ada transaksi, sudah mengoperasionalkan bangunan meski belum ada izin. Pada prinsipnya, jika kelengkapan surat izin tidak ada, maka kita akan segel dan hentikan kegiatannya,” janji Sukanta.
 
Hasil temuan di lapangan, hingga penghujung akhir tahun 2019, masih terlihat ada sejumlah tamu asing yang lalu lalang dan melakukan reservasi di RGVR.