Bali Tribune, Jumat 27 April 2018
Diposting : 4 April 2018 20:47
Redaksi - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dipastikan merekomendasikan reklamasi seluas 50 hektare di sisi barat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sesuai usulan PT Angkasa Pura I. Reklamasi itu dimaksudkan untuk perluasan apron Bandara Ngurah Rai.
 
Bagi Pastika, perluasan apron bandara ini penting artinya bagi masa depan pariwisata Bali. Apalagi tiap hari ada sebanyak 17 ribu wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Ini belum termasuk wisatawan domestik.
 
Hanya saja keberadaan Bandara Ngurah Rai, hingga rencana perluasan apron ini, dinilai banyak pihak lebih banyak menguntungkan Angkasa Pura, selaku pengelola bandara. Pasalnya dari triliunan rupiah pemasukan bandara terbesar di Bali itu tiap tahunnya, kontribusi untuk pembangunan Bali malah nihil.
 
Hal ini juga yang menjadi catatan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Nengah Tamba. Menurut dia, selama ini sumber pendapatan daerah Bali lebih banyak bersandar pada pajak kendaraan. Karena itu, pihaknya akan mencari formula, agar Bali menerima pendapatan dari Bandara Ngurah Rai.
 
"Kita akan carikan formulanya, karena betapa penting sesungguhnya kita mendapat pendapatan dari bandara. Tentu ini perlu pembatasan bersama, dan pihak Angkasa Pura juga harus secara komprehensif ikut menjaga Bali ini," kata Tamba, di Denpasar, Selasa (3/4).
 
Dikatakan, idealnya Angkasa Pura membagi hasil dari bandara untuk menjaga budaya, membenahi infrastruktur hingga membantu persoalan sosial kemasyarakatan di Pulau Dewata. Hal ini akan dibahas khusus nantinya dalam rapat bersama pihak Angkasa Pura.
 
"Ini penting, agar Bali tak hanya jadi tempat singgah sementara keuntungan, namun malah lari ke luar Bali. Jadi akan ada pembahasan nanti," tegas Tamba, yang populer dengan tagline Tamba Menuju Senayan (TMS).
 
Ia mengaku, soal bagi hasil dari bandara ini memang baru sebatas gagasannya secara pribadi. Ini penting, karena Tamba tak yakin Bali akan terus bersandar pada penerimaan dari pajak kendaraan ke depan.
 
"Kita berpikir ke depan. Apa masih bertahan pedapatan kita ke depan saat Bali nanti punya MRT, LRT, atau kereta gantung?" tegasnya.
 
Bagi Tamba, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah menerobos eksklusifitas Angkasa Pura, karena mereka punya zona teritorial. Apa pun itu, menurut dia, Angkasa Pura kan di Bali. Mereka juga harus memikirkan masa depan Bali.
 
"Kalau Bali penuh sesak kendaraan dan macet di mana-mana, apa masih ada yang datang di Bali? Kan Angkasa Pura juga rugi. Karena itu harus sama-sama jaga Bali ini, dengan mereka juga berkontribusi. Ini istilahnya seperti dana pajak hotel dan restoran, tapi bukan CSR. Itu beda," pungkas Tamba.