Singaraja, Bali Tribune
Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Bali dirangkaiakan dengan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-70 Tahun, digelar Sabtu (26/3) di Gedung Gede Manik,Singaraja.Diawali talkshow dengan diikuti kalangan pelajar,mahasiswa dan pemerintahan. Ketua PWI Provinsi Bali IGMB Dwikora Putra didapuk menjadi pembicara bersama Kepala Bappeda Buleleng Ir. Gde Darmaja, M.Si.,mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, dan pengamat politik sekaligus Pembantu Rektor II Undiksha Singaraja, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. Sebagai pamungkas dilakukan potong tumpeng dengan dipandu Budiharjo.
Ketua PWI Bali,Dwikora Putra mengatakan,kompetensi bagi seorang wartawan sangat diperlukan dan wartawan yang telah lulus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dinilai sudah memiliki kompetensi yang cukup.Lulus uji kompetensi,menurut Dwikora,bagi seorang wartawan sangat ditekankan sebagai bentuk pengakuan akan kemampuan kualitas SDM wartawan.
“Salah satu bentuk kompetensi bagi seorang wartawan harus lulus uji kompetensi mengikuti UKW, jadi kalau tidak berkompeten jelas tidak lulus,” ujarnya.
Mememliki sertifikat lulus uji kompetensi,sambung Dwikora,adalah cara lain untuk menghindari adanya istilah wartawan bodong, wartawan tanpa status, wartawan bodrek.
“Wartawan dalam profesinya akan mengangkat berbagai ragam masalah yang terekam dalam dinamika sehar-hari dengan berlandaskan kode etik jurnalistik.Salah satunya di Bali Utara, dalam perjalanannya membutuhkan komitmen dan solusi serta gerakan bersama memajukan daerah melalui pembangunan infrastruktur,”sambungnya.
Atas dasar itu, lanjutnya, harus ada komitmen bersama terutama dalam membangun Buleleng termasuk solusi menyoal rencana pembangunan shortcut yang sedang ramai diperbincangkan.
“Rencana dibangunnya jalan nasional itu menggunakan dana APBN. Harus ada komitmen bersama, dan pers harus ikut dorong mendukung itu, tidak malah menjadi ganjalan,”ujarnya.
Pembicara lain,Prof. Lasmawan lebih menyoroti ketimpangan pembangunan Bali Selatan dan Utara.Menurutnya,diperlukan sinergitas dari pemerintah baik pusat,provinsi maupun kabupaten.Dan media massa, katanya, berperan sebagai stimulator dengan kerangka positif untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Bali Utara.
“Hendaknya merupakan komitmen seluruh masyarakat Bali dan tidak terbatas dengan kotak dan warna partai tertentu.Untuk mempercepat pembangunan Bali Utara secara bersama-sama berpikir, bersikap, dan berbuat layaknya negarawan dan itu demi masyarakat. Bukan memikirkan warna pengusung, tetapi demi rakyat,” tegas Lasmawan.
Sementara, Kepala Bappeda Buleleng Ir. Gde Dharmaja, M.Si.yang mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, mengatakan,pers memiliki peran yang cukup signifikan sebagai komponen bagian dari pembangunan terutama di Buleleng. Didalamnya termasuk kritik dan masukan pers.
“Pemkab Buleleng tidak alergi kritik untuk menyelaraskan pembangunan. Apa yang dikerjakan tentu sesuai kajian-kajian, mengenai persamaan persepsi dari Pusat, Provinsi dan Daerah,”ujarnya sembari menandaskan semua itu diikuti niat baik untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat dengan mengesampingkan warna.
