BALI TRIBUNE - Ribet dan berbelit-belitnya proses pencairan hibah di Kabupaten Badung membuat gerah anggota DPRD setempat. Bahkan hampir semua fraksi di parlemen ini menyoroti kinerja eksekutif yang dianggap “lala lele” memproses hibah.
Terbukti, ribuan proposal yang difasilitasi anggota dewan sampai lebih dari enam kali bolak-balik perbaikan akibat tidak adanya pola dan teknis proposal yang akurat dari eksekutif. Menurut kalangan dewan, tidak akuratnya informasi yang disajikan eksekutif ini membuat masyarakat pemohon bantuan bak dipermainkan. Dewan pun khawatir sikap jajaran eksekutif Badung ini justru akan merusak citra Bupati Badung yang dikenal dengan tagline “ikan lele ikan mujair, tidak bertele-tele tapi cair”.
Dewan pun meluapkan kekesalan terhadap ribetnya proses hibah ini pada rapat dengar pendapat antara DPRD Badung dengan eksekutif, Senin (5/2).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa itu, secara tegas para anggota dewan meminta eksekutif membuat pola yang tepat dan akurat terkait pencairan hibah. Sebab, hingga Februari ini jangan hibah cair, proses proposal pun masih amburadul.
“Saya fikir kita semua ingin aman dan nyaman dalam mengakomodir kepentingan masyarakat, tapi prosesnya harus mudah, tidak ribet,” sentil Ketua DPRD Putu Parwata.
Hal senada juga dilontarkan oleh para anggotanya.
I Wayan Suyasa selaku Ketua Komisi I misalnya. Ia menyatakan hibah yang digelontor Pemkab Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD. Jadi, jajaran eksekutif selaku “pembantu” Bupati mestiya membantu proses hibah ini agar bisa terealisasi dengan baik. Ia pun menyayangkan selama ini dari proses proposal hingga pencairan hibah selama ini sangat tidak terpola.
“Siapapun tidak berani proses hukum. Dan saya sangat setuju hibah ini aman dan nyaman. Cuma kalau prosesnya dibuat berbelit-belit dan bolak balik begini kan kasian masyarakat. Dan kami disini (di dewan, red) sangat malu, jadi sorotan masyarakat,” katanya.
Saking kesalnya, Suyasa bahkan menyebut jiwa dewan hampir sama dengan bupati tidak suka bertele-tele. “Bisa 60 proposal bolak balik. Nak pengeng mase dewan ne pak (sakit kepala dewan juga pak, red). Secara teknis itu kan kewenangan eksekutif dan politisnya dewan dan bupati,” tegas politisi Golkar ini yang diamanin oleh rekannya sesama Golkar I Nyoman Mesir.
“Tahun 2018 ini proses hibah memang rancu. Masak proses proposal dilempar sini dilempar situ. Ubah ini ubah itu. Kedepan saya tidak mau begini lagi,” timpalnya ngedumbel.
Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata juga mengaku bingung dengan sikap eksekutif. “Saya juga bingung. Ini kan masalah teknis. Kalau teknis itu ranah ekaekutif, politis baru legislatif. Ini kok acuan secara teknis eksekutifnya tidak tahu?,” sorotnya.
Secara teknis, menuru politisi PDI Perjuangan ini, mestinya proposal yang diawal setelah di acc hanya berubah pada RAB. Namun, fakta sekarang hampir semua redaksi proposal berubah. Ironisnya lagi, pemohon hibah sekarang harus mencari lagi pejabat-pejabat yang sudah pensiun dan pindah untuk menantangani proposal tahun 2017.
“Kejadian sekarang kan proposal sudah direvisi, lagi ditelpon harus direvisi. Sudah direvisi lagi ada salah. Kalau begitu terus kan dibentak-bentak Aspri kami oleh masyarakat,” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan I Gusti Anom Gumanti dan I Made Retha dan Gede Suardika. Kata dia sangat lucu pejabat yang sudah pensiun dan mutasi diminta menandatangani proposal lagi. “Masak kami harus meminta pejabat pensiun tanda tangan proposal lagi? Iya, kalau pejabatnya mau. Kalaupun mereka mau, memangnya tidak masalah?,” sorot Anom Gumanti.
Atas sorotan Dewan itu, Sekda Badung Adi Arnawa tak menyangkal dalam proses proposal ada beberapa penyesuaian sehingga proposal ada beberapa perubahan. Ia menyebut penyesuaian ini untuk amannya pencairan hibah.
“Nah, ini lah pentingnya penyamaan persepsi. Bagaimana hibah ini aman dan nyaman untuk kita bersama. Kami akui memang proposal tahun 2018 induk perlu beberapa penyesuaian,” katanya.
Adi Arnawa pun menyebut pihaknya sangat hati-hati dalam masalah hibah ini. sebab, hibah di Badung sedang menjadi atensi aparat penegak hukum.
“Hibah ini jadi atensi aparat penegak hukum. Jadi demi amannya ada beberapa harmonisasi proposal, misal perubahan tanggal dan seterusnya,” beber Adi Arnawa.
Ia pun mengaku sudah memeritahkan Bagian Kesra untuk membatu proses harmonisasi proposal yang masuk, sehingga hibah bisa segera cair.
