PTT dan GTT Malas Terancam SK Tidak Diperpanjang

BALI TRIBUNE - Warning bagi Pegawai Tidak Tetap  (PTT)  dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bermalas-malasan  dalam bekerja terancam SK PTT bersangkutan tidak akan diperpanjang. Ancaman ini disampaikan Bupati Bangli I Made Gianyar  dalam rapat paripurna dengan  DPRD Bangli dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli, Jumat (9/11).

 

Menyikapi pemandangan umum Fraksi Golkar  yang mempertanyakan langkah yang diambil eksekutif terhadap PTT yang ditengarai banyak malas  dan tidak melakukan kewajibannya, Bupati  I Made  Gianyar dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, mengatakan  langkah yang dilakukan eksekutif yakni  dengan mewajibkan para PTT dan GTT  membuat laporan harian kegiatan, yang mendapat pengawasan  dan penilaian dari atasan  langsung. Selain itu Badan Kepegawaian  Daerah dan Penembangan SDM pada setiap waktu melaksanakan  pembinaan dan pengawasan  disiplin ASN di lingkungan Pemkab Bangli serta memberikan  arahan bahwa PTT dan GTT merupakan tanggung jawab pimpinan OPD masing-masing.

 

Khusus PTT karena penerbit suarat keputusan  perpanjangan PTT bersangkutan merupakan kewenangan dari pimpinan OPD yang bersangkutan. “Apabila ada oknum PTT dan GTT yang malas  dan tidak  melakukan kewajibanya pimpinan OPD  berhak untuk tidak memperpanjang SK PTT yang bersangkutan,” tegas Made Gianyar.

 

Terkait  rencana pemerintah daerah merancang pembanguan taman rekasi yang  telah diusulkan untuk didanai  dari Bantuan  Keuangan Khusus  (BKK)  Pajak Hotel Dan Restouran Kabupaten Badung, Bupati I Made Gianyar mengatakan hal tersebut  dapat dipastikan penganggarannya, mengingat sampai saat ini surat keputusan dari Bupati Badung  terkait alokasi PHR belum diterima. “Belum ada SK Bupati Badung untuk aloaksi PHR, makanya belum ada kepastian untuk penganggaranya,” ujar Made Gianyar seraya menambahkan untuk program jalan hotmik juga tetap menjadi skala prioritas  yang kami usulkan di danai melalui BKK PHR Kabupaten Badung.

 

Sementara untuk peningkatan satus Puskesmas menajadi rumah sakit tipe D, kata  Made Gianyar  masih dilakukan kajian secara  lebih teknis.