Diposting : 2 August 2017 19:16
redaksi - Bali Tribune
pungutan
Keterangan Gambar: 
KELUHKAN - Orangtua siswa SDN 7 Gianyar keluhkan pungutan bertubi-tubi.

BALI TRIBUNE - Sejumlah orangtua murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Gianyar, mengeluhkan pungutan untuk biaya renovasi serta kelengkapan  sekolah. Mereka menilai, jumlah pungutan sebesar Rp 1 juta per orangtua murid itu memberatkan. Padahal sebelumnya, mereka sudah dikenakan uang sukarela yang dibayar dengan besaran beragam.

Orangtua siswa kelas I SDN 7 Gianyar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pungutan itu diberitahukan pihak sekolah melalui rapat dengan seluruh orang tua murid dan komite sekolah, seminggu lalu. Setiap orang tua murid dibebani biaya Rp  juta. “Bagi saya yang hanya buruh serabutan, uang sejumlah itu sangat besar,” katanya, Senin (1/8).

Dia menuturkan, uang sejumlah itu terdiri dari dua kebutuan. Masing-masing Rp 680.000untk pengadaan bangku dan rehab rumah dinas kepala sekolah yang akan diginka sebgai ruang kelas. Dan senilaia Rp 320.000 untuk seragam endek dan olahragaserat segala atributnya. “Saya heran, karena renovasi sekolah kelengkapan bangku yang seharusnya dibiayai anggaran pemerintah justru malah dibebankan kepada orang tua,” herannya.

Diakuinya,  sebelum dilakukan pungutan, orangtua murid diundang rapat bersama di sekolah. Namun bukan rapat yang dilaporkan, malah mereka diminta mendengarkan hasil rapat yang dilakukan pihak komite dan sekolah. Pada rapat itu, merasa keberatan namun banyak  orangtua yang diam saja.  Apalagi, mereka yang  warga pendatang, yang sedikit kesulitan mencarikan anaknya sekolah. “Saat awal pendaftaran kami juga disodorkan blangko pernyataan sumbangan sukarela. Saat itu saya bayar Rp 200 ribu, sekarang nilainya  Rp 1 Juta, sangat berat bagi saya” terangnya.

Sayang, ditemui di sekolah, Kepala SDN 7 Gianyar, Pudji Winarni sedang izin. Sedangkan beberapa guru yang ditemui enggan berkomentar dan mengarahkan ke kepala sekolah  dan ketua komite dengan menyodorkan nomor telpon. Namun, penjelasan beluam juga didapat, karena telpon   kepala sekolah yang diberikannya tidak aktif.

Atas pungutan ini, anggota Komisi IV DPRD Gianyar,  Cokorda Gede Putra Pemayun, sangat geram. Pihaknya menyayangkan jika masih saja ada pembebanan biaya pengadaan infrastruktur  sekolah yang dibebankan ke orangtua siswa. Meskipun sudah dilakukan melalui rapat komite dan mendapat persetujuan orangtua, tetap tidak benar. “Pengadaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya akan koordinasikan ke  Disdik Gianyar, setidaknya meminta penjelasan pihak sekolah dan komite,” terangnya.

Secara terpisah,  Kepala Disdik Gianyar, Made Suradnya mengaku terkejut atas hal terebut. Dia sependapat jika iuran atau sumbangan  apapa pun bentuknya tidak dibenarkan. Apalagi  pengadaan bangku, dan rebah sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah. “Secepatnya, kami akan panggil kepala sekolahnya. Apalagi, ini sudah meresahkan orang tua siswa,” terangnya singkat.