Diposting : 6 December 2018 00:38
Redaksi - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
RAKOR - Suasana Rakor penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem.
 
 
 BALI TRIBUNE - Wabup Karangasem I Wayan Artha Dipa menghadiri dan langsung membuka rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Selasa (4/12), di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. Rapat koordinasi ini dihadiri Tim Ahli bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karangasem, Staf Ahli Bupati Karangasem, Asisten Setda Karangasem, Kepala Bappeda Litbang Karangasem, Para Kepala OPD terkait, Kepala Badan Pusat Statistik Karangasem, para anggota tim TKPKD Karangasem, serta seluruh Camat dan perbekel.
 
Dalam sambutannya, Wabup Artha Dipa memberikan penghargaan setinggi tingginya, kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Kabupaten Camat, Perbekel, yang sudah bekerja keras melaksanakan segala upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat karangasem. “Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi yang memerlukan upaya ekstra secara sistematis dan terpadu dalam penanganannya,” tandasnya.
 
Menurutnya, tantangan pembangunan kedepan akan semakin berat, seperti kondisi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masih relatif banyak, angka buta huruf yang masih tinggi, layanan kesehatan yang belum terjangkau merata, serta kesejahteraan yang belum merata. Upaya mensejahterakan masyarakat dan mengentaskana kemiskinan pada masa ini tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar namun telah berkembang lebih kompleks dan mengarah pada usaha-usaha konstruktif untuk mengatasi untuk mengatasi degradasi nilai-nilai mental, moral dan budaya.
 
Dijelaskan, data statistik menunjukan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem mengalami trend penurunan pada tahun 2015, presentase penduduk miskin sebesar 7,44 persen dan mengalami penurunan menjadi 6,55 persen pada tahun 2016 dan menjadi 6,55 persen pada tahun 2017 namun Kabupaten Karangasem masih tetap menjadi penyumbang kemiskinan terbanyak di Provinsi Bali. “Untuk itu perlu ditetapkan model kebijakan bersifat holistik, sistematis, terencana, partisipatif, dan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksana, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan,” ujarnya.
 
Sesuai dengan laporan Kepala Bappelitbangda tentang usulan rumusan kesepakatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Karangasem, diharapkan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018 ini, usulan rumusan tersebut mendapatkan persetujuan dan menjadi kesepakatan bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. “Karena itu melalui pertemuan ini saya berharap dapat menjadi sarana untuk lebih memantapkan koordinasi, keterpaduan perencanaan, dan sinkronisasi program secara bersama sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai,” pungkasnya.