Bali Tribune, Sabtu 19 Agustus 2017
Diposting : 2 June 2017 18:22
I Wayan Sudarsana - Bali Tribune
terapis
Keterangan Gambar: 
SEGEL - Satpol PP Kota Denpasar menindak tegas Pradiv Spa di Jl. Tukad Unda VIII Lingkungan Banjar Sasih Kelurahan Panjer yang beroperasi tanpa izin dengan menyegel tempat tersebut.

BALI TRIBUNE - Satpol PP Kota Denpasar menyegel Pradiv Spa di Jl. Tukad Unda VIII Lingkungan Banjar Sasih Kelurahan Panjer karena beroperasi tanpa izin, Rabu (31/5) lalu.

Kasatpol PP Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, Pradiv Spa sebelumnya beroperasi dengan nama Praja Spa serta telah ditutup oleh polisi, beberapa waktu lalu. Saat ini Pradiv Spa tidak mengantongi izin, dan ketidakjelasan keberadaan pengelolanya.

“Saat di cek, pegawai di sana tidak bisa menunjukkan surat izin dan kejelasan pemilik, untuk itu kami langsung ambil tindakan tegas melalui penyegelan. Di samping itu tiga orang terapis spa yang tidak memiliki kipem/SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara), juga langsung diamankan dan akan segera mendapatkan tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar,” ujarnya.

Alit Wiradana mengatakan keberadaan Pradiv Spa dikeluhkan masyarakat karena beroperasi tidak memiliki izin. Di samping itu, Pradiv Spa dengan keberadaan Praja Spa sebelumnya telah dilakukan tindakan penutupan oleh pihak kepolisian. “Dan terbukti dari kehadiran kami menemukan tiga orang terapis serta beroperasi tanpa kepemilikan yang jelas. Tiga orang terapis tidak bisa menunjukan surat adminitrasi kependudukan,” ujarnya.

Pada hari yang sama di wilayah Kelurahan Panjer, pihaknya juga melakukan pengecekan lokasi spa yang dicurigai masyarakat sebagai tempat prostitusi. “Kita terus bersinergi dengan desa/kelurahan serta kadus/kaling dalam penegakan perda, serta informasi-informasi terkait usaha-usaha seperti spa yang tidak mengantongi izin,” ujarnya.

Sementara Kaling Banjar Sasih, Wayan Suwerta mengatakan pihaknya telah melakukan penolakan kepada penangung jawab Pradiv Spa untuk menyelesaikan proses penindakan penutupan dari kepolisian sebelumnya. “Jadi mereka masih membandel beroperasi dengan nama berbeda. Tentu kami menolak menandatangani kelengkapan administrasi usaha saat ini. Kami mengapresiasi langkah Pemkot telah melakukan evalusi di lapangan terkait keberadaan spa dan melakukan tindakan tegas,” ujarnya.