BALI TRIBUNE - Pendirian SMK Pariwisata Nusa Dua Mendoyo yang menjadi sorotan dan dituding mempengaruhi perolehan murid baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2017-2018 di sejumlah SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Jembrana yang tidak memenuhi kouta jumlah siswa ditanggapi pihak pengelola sekolah.
Waka Humas SMK Pariwisata Nusa Dua Mendoyo, Ni Kadek Artini diditemui, Selasa (11/7), tidak menampik izin SMK milik Yayasan Gajah Wahana Nusa Dua hingga kini memang belum turun namun proses pengurusaanya sudah dilakukan sejak Februari.
Pihaknya mengaku PPDB untuk angkatan pertama dilaksanakan dan berjalan sambil menunggu turunnya izin karena tiga syarat utama untuk mendirikan sebuah sekolah adalah tersedianya gedung sekolah serta adanya siswa dan tenaga pendidik. Dalam pendirian SMK yang memiliki dua jurusan itu, pihaknya menegaskan telah melalui tahapan permohonan izin dan pengajuan proposal yang sudah masuk ke Gubernur Bali, Kamis (23/2), dan kini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari UPT Disdik Provinsi Bali. Setelah sekolah berjalan barulah izin dikeluarkan. Izin operasional sekolah dikeluarkan oleh Pemprov. Bali sedangkan ijin prisipnya diadakan oleh UPT Disdik Provinsi Bali.
Ie menyebut bahwa pendirian sekolah ke 65 di Indonesia yang berada di bawah yayasannya itu dilatarbelakangi adanya dorongan pihak Desa Pakraman Pergung untuk mengaktifkan kembali sekolah di Desa Pergung, Mendoyo, namun yayasan yang ada sebelumnya sudah bubar sehingga dilaksanakan oleh yayasannya dan pengelolaannya bekerjasama dengan pihak Desa Pakraman setempat. Memang dalam pendiriannya tidak mempertimbangkan radius karena di wilayah kecamatan Mendoyo tidak ada SMK jurusan pariwisata yang serupa dan kini memang menjadi trend sesui kebutuhan dunia kerja. Karena saat ini belum terakreditasi, ia mengaku operasional mengacu ke SMK Negeri 5 Negara di Pekutatan yang memiliki program keahlian yang sama dimana kurikulum dan pola pendidikannya juga akan sama.
Sangat disayangkannya jika dikatakan sekolahnya itu sebagai kompetitor sekolah lainnya karena sejak awal mulai aktif, yakni pada Senin (15/5) lalu, hanya melalukan sosialisasi ke lima SMP Negeri yang ada di wilayah Kecamatan Mendoyo, tidak pernah masuk keluar kecamatan serta murni menjaring siswa yang beminat dengan vokasi pariwisata. Namun dalam pelaksanaan PPDB justru banyak lulusan SMP yang sejak awal tidak mendaftar di SMA/SMK negeri dan langsung mendaftar disekolahnya. Dari 350 pendaftar dan diterima sebanyak 216 siswa terdiri dari 84 orang siswa perempuan dan 216 siswa laki-laki, hanya beberapa saja yang menurutnya siswa tercecer dan tidak diterima sekolah negeri. Pihaknya kini memiliki enam kelas (rombongan belajar/rombel) yakni tiga rombel jurusan Administrasi Perhotelan (AP) dan tiga rombel jurusan Jasa Boga (JB) yang telah memenuhi kuota rombel masing-masing 36 orang siswa.
Pihaknya membantah dikatakan menggratiskan SPP. Selama ini pihaknya tidak ada mengatakan menggratiskan SPP itu namun karena gedung milik adat maka yang digratiskan hanya uang gedungnya saja dan uang pendaftaran. Untuk operasional sekolah pihaknya menetapkan SPP perbulannya Rp 150 persiswa. Pihaknya memastikan daya dukung sekolahnya memadai yakni ketersediaan tenaga pendidik sebanyak 22 orang guru dan setengahnya merupakan guru SMA Sutha Darma Pergung yang sebelumnya sudah bubar karena tidak mendapatkan siswa. Pihaknya yang mengaku tidak ada kaitan dengan politik juga akan senang hati masuk serta mengikuti ketentuan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Ikatan Kepala Sekolah Swasta (IKSS) namun selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan undangan untuk duduk bersama selain pada saat dirapatkan oleh pihak UPT Disdik Provinsi Bali.
Kepala UPT Disdik Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, I Wayan Aryana dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan bahwa SMK Nusa Dua Mendoyo tersebut telah melakukan penerimaan murid baru untuk pertamakalinya namun sepengetahuannya perijinannya hingga kini masih dalam prose. Pihaknya juga masih menghimpun data dan pihak yayasan dan sekolah itu masih melakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan dalam Pergub Bali terkait syarat pendirian sekolah. Hingga kini operasional sekolah tersebut masih tetap berjalan kendati diakuinya juga ada sejumlah pihak yang merasa keberatan terhadap pendirian sekolah baru itu namun ia menyebut keberatan justru dari luar Kecamatan Mendoyo.
