BALI TRIBUNE - Presiden Joko Widodo direncanakan akan datang ke Buleleng untuk menyerahkan sertifikat kepada warga. Penyerahan sertifikat tersebut menyusul ribuan sertifikat bagian dari Program Prona Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah rampung. Menurut rencana kedatangan Presiden Jokowi antara tanggal 15- 22 September 2017. Selain menyerahkan sertifikat, Presiden dijadwalkan akan menyerahkan bantuan rumah bersubsidi kepada kepada warga Buleleng. Kendati masih tentatif, namun Pemkab Buleleng bersama BPN Buleleng menyatakan telah siapa terkait rencana kunjungan itu.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng Ketut Suryatha mengatakan, agenda Presiden Jokowi akan menyerahkan 6 ribu sertifikat Prona antara tanggal 15 - 22 September 2017. Namun informasi terakhir Jokowi akan datang 15 September mendatang. ”Berarti tinggal dua hari tapi saya belum menerima kepastian. Sesuai jadwal Presiden tangal 15 September berada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, namun karena di tempat itu belum siap maka rencananya dialihkan ke Buleleng. Kami menunggu informasi dari Staf Kepresidenan biasanya H – 2 akan diinformasikan,” jelas Suryatha, Rabu (13/9).
Suryatha menambahkan, sertifikat Prona yang sudah selesai diproses sebanyak 6 ribu bidang sehingga sangat memungkinkan Presiden akan menyerahkannya kepada masyarakat. ”Data riil itu sudah selesai 5000 sampai 6000. Nanti sekitar 6000 sertifikat rencananya akan diserahkan Bapak Presiden,” sambungnya. Menurut Suryatha, 6 ribu sertifikat program Prona itu merupakan bagian dari total 10.022 sertifikat tahap pertama yang sudah selesai dari target sebanyak 16.902 bidang. Untuk tahap II ditarget 20.000 sertifikat prona yang rencananya mulai dilakukan tender pada bulan Desember. Sehingga, untuk tahun ini Buleleng dijatah 36.902 bidang yang harus diselesaikan.
Kendati ada keterbatasan dalam merealisasikan target itu, namun Kantor BPN Buleleng terus melakukan upaya agar target itu bisa dituntaskan dengan baik sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Buleleng. ”Mau tidak mau kami harus mengerahkan kemampuan agar target ini tercapai terutama target tahun 2020 tanah di Buleleg sudah terukur semua.
Permintaan Menteri BPN/Agraria agar Kantor BPN Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan tanah yang dibebakan kepada Buleleng ini. Ini sebenarnya spektakuler mau tidak mau harus kami jalani karena ini amanat pusat dan diatur dalam Undang-undang,” tandasnya.
