BALI TRIBUNE - Pemkot Denpasar bersama DPRD Kota telah memperjuangkan besaran upah untuk guru honor SD dan SMP sebesar Rp 60 ribu per jam atau Rp 1,4 juta per bulan dan telah diketok palu.
“Kami memperjuangkan nasib guru honor SD dan SMP di Kota Denpasar sudah final. Upaya tersebut didukung penuh oleh pihak eksekutif yakni Pemkot Denpasar dan dewan sudah ketok palu pada sidang istimewa belum lama ini,” ungkap anggota DPRD Kota Denpasar AAN Gede Widiada, Rabu (23/8).
Menurut Widiada, perjuangan dewan ini merupakan kelanjutan dari beberapa kali pertemuan antara paguyuban guru honor dengan pihak dewan. Dukungan dan perhatian penuh Pemerintah Kota Denpasar menyikapi nasib para guru honor yang berjumlah sekitar 1000 orang (SD dan SMP) tersebut akan terus dikawal dewan.
“Pak Wali sudah teken dan dewan sudah meperjuangkan lewat sidang istimewa, sayangnya informasi yang diterima para guru honor ini belum satu kata. Mereka menerima informasi yang simpang siur karena pihak Disdikpora belum memberi kepastian soal disetujuinya aspirasi para guru honor itu,” kata anggota dewan dari komisi IV (membidangi pendidikan-red) ini.
Tokoh Puri Peguyangan ini berharap, meski pemerintah dan dewan belum mampu memperjuangkan maksimal aspirasi mereka tetapi paling tidak ini adalah angin sejuk bagi guru honor untuk melanjutkan pengabdiannya.
Respon Cepat
“Kalau dilihat dari besarannya, memang masih jauh dari ideal. Keterbatasan anggaran yang masih menjadi ganjalannya. Tetapi niat baik dan respon cepat dari Pemkot dan dewan kota untuk menuntaskan program ‘Wajib Belajar 9 Tahun’ dengan meningkatkan infrastruktur guru, diharapkan bisa terwujud,” sambung Ketua Komite SMAN 8 Denpasar ini.
“Mohon diterima dulu apa yang sudah kami perjuangkan saat ini. Tinggal ditunggu saja realisasinya. Mudah-mudahan akhir bulan Agustus sudah ada informasi kepastian dari pihak Disdikpora apalagi Bappeda juga sudah menganggarkan,” jelas WK Partai NasDem Kota Denpasar ini.
Diakui Widiada, nasib para guru honor saat ini cukup memprihatinkan. Pahlawan tanpa tanda jasa ini selain masa depannya yang belum pasti, upah yang diterima juga jauh dari ideal mengingat kebutuhan hidup di Kota Denpasar yang cukup tinggi.
“Kondisi yang memprihatinkan. Di satu sisi banyak sekolah yang kekurangan guru tetapi di sisi lain kita kurang memperhatikan nasib mereka. Ke depan, kami akan ajukan perbaikan nasib guru honor di anggaran induk. Saat ini masuk di perubahan anggaran,” jelasnya.
Widiada minta agar pihak yang lebih berwenang yakni Disdikpora Kota Denpasar segera menginformasikan kepada guru honor bahwa apa yang sudah diperjuangkan pihak Pemkot dan Dewan Kota Denpasar, sudah diwujudkan. “Kita akan kawal sejauh mana pihak Disdikpora bisa segera menginformasikan secara cepat dan transparan kepada guru honor tentang upah mereka,” demikian Bli Turah-sapaan familiar A A N Gede Widiada.
